Pernyataan Sikap KontraS Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif

KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan. Lewat sidan UPR terlihat jelas bahwa komunitas internasional memahami stagnasi penegakan HAM di Indonesia. Mereka mampu menggarisbawahi isu-isu HAM aktual di Indonesia. Terbukti dari pertanyaan-pertanyaan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada Delegasi Indonesia.

KontraS mencatat sepanjang 3 jam sidang berlangsung dan 3 kali sesi tanya jawab, secara umum Dewan HAM PBB mengapresiasi modalitas institutional HAM yang dimiliki Indonesia (seperti adanya aturan dan lembaga terkait penegakan HAM) dan stabilnya transisi demokratisasi. Terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian sejumlalh negara. Yang paling banyak dijadikan pertanyaan adalah kondisi perempuan dan anak, isu pendidikan, isu kesehatan, keberagaman dan intolerensi, reformasi hukum (Perubahan KUHP, Sistem Peradilan Militer dan ratifikasi sejumlah aturan internasional seperti Statuta Roma soal Pengadilan kriminal Indonesia, Aturan Tambahan soal anti penyiksaan dan konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa). Sementara sejumlah isu lainnya mendapat perhatian dari sejumlah negara seperti mekanisme HAM regional di ASEAN, impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat seperti kasus-kasus dimasa lalu, kondisi perlindungan pembela HAM, reformasi sektor keamanan dan situasi Papua.

KontraS memberikan catatan khusus atas sejumlah hal dibawah ini, yang kami anggap cukup seharusnya mendapatkan perhatian, pertama, terkait masalah kebebasan beragama dan intoleransi yang berujung pada kekerasan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menlu Marty disidang UPR menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara tidak akan campur tangan untuk urusan keyakinan dan agama warganya. Prinsip ini juga berlaku pula untuk masalah Ahmadiyah dan minoritas agama/keyakinan lainnya di Indonesia. Konstitusi dan penegakan hukum menjadi alat yang akan digunakan dalam menjamin perlindungan ini.

Faktanya, sampai sejauh ini, praktik intoleransi semakin merajalela di Indonesia dan komunitas internasional bisa menangkap gejala tersebut. Situasi Ini menunjukkan bahwa klaim Indonesia sebagai negeri yang plural dan toleran sudah tidak menjadi citra yg bisa diandalkan di muka dunia. Kedua, ketiadaan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM serius seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, atau penghilangan paksa. Perwakilan negara-negara di sidang UPR juga terus mempertanyakan posisi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu. Termasuk wacana tentang Permintaan Maaf Resmi Indonesia yang sedianya akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada korban pelanggaran HAM dalam waktu dekat.

Menlu Marty Natalegawa tidak memberikan respons atas pertanyaan dan wacana tersebut. Para delegasi sidang UPR juga terus mempertanyakan lambannya proses revisi UU KUHP, termasuk tentang penjelasan definisi tindak penyiksaan. Apalagi forum klarifikasi ini juga masih banyak mempertanyakan maraknya tindak penyiksaan yang dilakukan aktor-aktor keamanan (khususnya TNI dan Polri). Dalam rekomendasinya, dorongan untuk segera meratifikasi OPCAT juga menjadi tuntutan komunitas internasional.

Ketiga, masalah Papua terus dibahas bukan dalam kerangka masalah politik, tetapi lebih pada eskalasi kekerasan yang terus berlangsung. Termasuk pada aspek akuntabilitas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti militer misalnya. Para delegasi juga banyak bertanya seputar perkembangan reformasi sektor keamanan. Menjawab problem Papua, Menlu Marty kerap berdalih bahwa sepanjang pengetahuannya Papua saat ini dalam kondisi stabil.

Pemerintah Indonesia juga telah memiliki skema pembangunan di bawah kebijakan otonomi khusus yang diterapkan di Aceh dan Papua. Menlu Marty juga menambahkan keberadaan Polisi dan TNI di Papua dan Aceh tidak menyalahi prosedur, karena merupakan bagian dari mekanisme law and order. Keempat, ada sedikit perkembangan positif yang ditegaskan oleh Pemerintah RI, seperti rencana ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional penting: Statuta Roma dan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Menlu Marty menerangkan bahwa untuk ratifikasi instrumen HAM harus ditentukan jadwal pengesahannya.

Selain itu Pemerintah RI juga telah mengundang beberapa Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Perumahan yang Layak, dan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Sayangnya, dengan mengingat begitu tingginya angka kekerasan atas nama agama dan kepercayaan, pemerintah Marty tidak menegaskan rencana untuk mengundang pelapor khusus PBB untuk isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Padahal agenda tersebut telah dilayangkan sejak tahun 1996. Namun hingga belum ada tindak lanjut dari Pemerintah RI.

Dari keseluruhan tema situasi HAM dalam sidang delegasi UPR Indonesia hari ini, KontraS melihat banyaknya dukungan, apresiasi, masukan positif untuk Indonesia atas proses pembangunan institusional dan perbaikan kondisi di bidang HAM. Akan tetapi KontraS masih belum melihat adanya jawaban yang baru dari pemerintahan Indonesia yang bisa menunjukan inisiatif penuntasan kasus-kasus kekerasan, termasuk belum ada perhatian detail pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sebagai organisasi HAM yang turut memantau kemajuan HAM Indonesia, KontraS akan terus mendesak janji-janji politik HAM Pemerintah RI untuk dipenuhi dengan tolak ukur menurunnya kekerasan dan negara makin akuntabel. Kami menganggap bahwa janji-janji yang disampaikan oleh Marty Natalaegawa harus ditunaikan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk dengan melibatkan peran masyarakat sipil dan komunitas internasional.

Jakarta, 23 Mei 2012 Badan Pekerja KontraS Haris Azhar, Koordinator

Perempuan dan Buku itu Dibenci FPI

KBR68H – Front Pembela Islam FPI kembali bertingkah. Kali ini penulis asal Kanada, Irshad Manji yang dijadikan target penyerangan. Rangkaian kegiatan bedah buku teranyarnya berjudul “Allah, Liberty and Love” diserbu FPI dengan alasan penyebaran paham lesbian. Padahal, isi bukunya tak seperti itu. Sekali lagi, negara dalam hal ini polisi justru menjadi bemper FPI. Sebelum penyerbuan di Teater Salihara akhir pekan lalu itu, pemerintah mengeluarkan aturan tentang ormas. Apakah aturan tersebut mampu menyentuh FPI atas berbagai tindakan intoleransi selama ini? Termasuk terhadap rangkaian diskusi buku Irshad Manji? Berikut laporan Reporter KBR68H Muhammad Irham yang mengikuti salah satu kegiatan bedah buku Irshad Manji.

Diskusi Irshad Manji Diteror FPI

Jelang malam di kawasan perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Persisnya di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, akan digelar diskusi bedah buku Irshad Manji, penulis asal Kanada yang bukunya berjudul “Allah, Liberty and Love”. Buku ini mengulas soal Islam dari persfektif gender.

Langit di kawasan ini mulai mendung, dan sejumlah personil Banser Nadhlatul Ulama, salah satu Ormas Islam sudah berjaga-jaga di sejumlah titik di kawasan ini. Mereka hadir untuk mencegah aksi atau mengantisipasi aksi penyerbuan ormas radikal FPI. Pada malam sebelumnya, di Teater Salihara, pada acara yang sama, acara tersebut dibubarkan paksa oleh Ormas FPI, karena buku ini dianggap bentuk legalisasi lesbian.

Halaman sekretariat AJI Jakarta Sabtu lalu dipadati kendaraan parkir. Para peserta diskusi mulai berdatangan. Saat itu hujan.

Di dalam sekretariat, Irshad Manji dikerubungi pekerja media yang hendak mencari informasi soal pembubaran diskusi bukunya di teater Salihara, Jakarta Selatan. Pembubaran itu terjadi sehari sebelumnya.

Tapi Dian, panitia acara diskusi saat itu tampak gusar, ingin acara lekas dimulai.

Irshad Manji tampak santai dengan kaos lengan panjang, rok mini, legging dan sepatu boot hitam. Perempuan berambut hitam pendek ini mengomentari aksi ormas intoleran yang menolak rangkaian acara bedah bukunya di Indonesia. Sejak di Solo, Jawa Tengah hingga di Teater Salihara, Jakarta Selatan.

“Saya tidak yakin. Apakah saya bisa mengatakan apakah ini benar atau tidak. Tentu saja saya tak akan menghakimi negara dengan mayoritas muslim. Salah satunya adalah apa yang terjadi malam tadi. Tentu saja tidak. Tapi saya akan mengatakan pada Anda, ada seseorang dekat dengan saya, sebelum apa yang terjadi di Salihara, setelah pembatalan acara di Solo. Dia mengatakan, Irshad tolong jangan takut dengan Indonesia, Solo itu unik. Kita tak akan menemukan kota seperti ini di negara lain. Dan saya katakan, baiklah. Tak masalah. Saya ke Indonesia karena saya meyakini orang-orang Indonesia tertarik, dan ingin tahu tentang sudut pandang yang berbeda tentang agama.”

Puluhan personil Banser NU masih berjaga-jaga di seputar sekretariat AJI Jakarta. Di bawah petir dan tumpahan air hujan yang menggenangi jalan, mereka menghadang serbuan ratusan anggota FPI. Banser NU inilah yang kerap pasang badan menahan aksi ormas radikal terhadap kegiatan keberagaman agama.

Massa FPI berhasil ditahan pasukan Banser NU sekitar 300 meter dari sekretariat AJI Jakarta. Wakil Komandan Banser NU DKI Jakarta Abdul Mufit mengatakan, massa FPI membubarkan diri setelah diberikan pemahaman, penyelenggaraan acara tak bertentangan dengan filosofi negara, Pancasila.

“Kalau berseberangan nggak. Masalahnya, untuk menyikapi ini, ya acara ini sesuai dengan koridor agama, sesuai dengan koridor Pancasila itu pasti kita mendukung. Tapi kalau sudah menyimpang, tentu kita tidak akan mendukung dan menolak hal yang demikian.”

Meski ratusan massa FPI telah bubar, sekretaris DPD FPI Jakarta, Novel, mendekati sekretariat AJI Jakarta, menyampaikan sikap kepada media.

“Tuntutannya, kami mau yang namanya Irshad Manji angkat kaki dari sini, dari Indonesia, atau berhenti menyebarkan paham sesatnya. Berhenti untuk menyebarkan paham-paham lewat bukunya.”

FPI menuding buku Irshad berisi penyimpangan agama, lanjut Novel.

“Kita di DPP lagi mengkaji bukunya, secara garis besar buku itu penyimpangan. Karena buku yang berjudul “Allah, Liberty and Love”, itu adalah mencintai kebebasan sesama jenis. Ini sangat bertentangan. Membawa nama-nama Allah, ini yang kita keberatan.”

Buku teranyar Irshad Manji sebenarnya tak berisi tentang paham gay atau lesbian. Buku “Allah, Liberty and Love”, berisi tentang kebebasan umat Muslim untuk mempelajari makna dalam Al Quran. Menjawab keresahan umat Muslim dunia, termasuk muslim perempuan.

“Mereka kelompok dengan pandangan fundamental, mereka yang ekstermis, apa pun sebutannya, dan mereka bisa saja mengatakan, ketika perempuan berada di jalanan. Perempuan berada di ruang publik, maka mereka bilang perempuan seperti itu adalah seorang kriminal.”

Diskusi di Sekretariat AJI Jakarta selesai, Irshad Manji meninggalkan tempat dengan dikawal ketat polisi.

Sebenarnya acara diskusi itu dipercepat dari jadwal, lantaran mendapat tekanan dari kepolisian, ujar Ketua AJI Jakarta, Umar Idris.

“Walaupun ini berlangsung sukses, tapi kita tak memungkiri, selama acara pun kita was-was. Polisi kurang bisa menjamin keamanan. Polisi malah meminta acara kita disegerakan. Bahkan sehari sebelumnya, itu mereka minta ini dibatalkan.”

Ini adalah rangkaian ketiga bedah buku Irshad Manji. Sebelumnya, bedah buku digelar di Balai Soedjatmoko, Solo, Jawa Tengah. Batal. Sebabnya, sejumlah ormas intoleran di sana menolak.

Begitu pun di Teater Salihara, Jakarta Selatan, pada Jumat lalu. Massa FPI merangsek masuk ke dalam teater, dan membubarkan diskusi.

Mempertanyakan Sikap Polisi

Atas tekanan itu, diskusi dan peluncuran buku “Allah, Liberty and Love” di Teater Salihara dibubarkan paksa Kepala Polsek Pasar Minggu, Adri Desas Puryanto. Alasannya, diskusi ini tak punya ijin dari polisi.

“Selain warga setempat di sini, keberatan atas acara ini (juga datang dari –red) ormas-ormas pun demikian. Apakah saya tak boleh menyampaikan himbauan ini? Kedua, ormas di sini, ada FBR, Forkabi, ada FPI. Ini keberatan juga.”

Aksi penyerangan FPI terhadap diskusi buku Irshad Manji terus menambah panjang daftar intoleransi ormas itu. Sepanjang dua bulan terakhir, KBR68H mencatat, sedikitnya 4 aksi radikal FPI lainnya terindikasi pidana. Di antaranya, pengrusakan Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Batam, Kepulauan Riau.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini keluar beberapa hari sebelum pengusiran Irshad Manji di Solo dan Salihara. Peraturan ini mulai menguat sebagai wacana sejak Aksi Indonesia Tanpa FPI Februari lalu. Apakah peraturan ini sengaja dikeluarkan untuk pembekuan ormas FPI?

Irshad Manji menyempatkan ucap cinta pada puluhan anggota ormas radikal yang membubarkan paksa diskusi bukunya; “Allah, Liberty and Love” di teater Salihara, Jakarta Selatan. Dia hanya mengingatkan, pembubaran paksa ini akan menjadi perhatian internasional.

Persoalannya, bukan hanya pada tindakan intimidatif FPI, melainkan polisi yang berpihak pada pelaku intoleransi. Makanya, juru bicara komunitas Salihara, Sitok Srengenge meminta Kapolsek Pasar Minggu, Adri Desas Puryanto dicopot.

“Sebagai wakil dari Komunitas Salihara, menghimbau aparat kepolisian dalam hal ini Kapolri untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kepemimpinan dan cara kerja kepolisian, sehingga fungsi kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat terjadi. Saya mendesak agar pemerintah benar-benar melakukan evaluasi dan sanksi kepada Kapolsek Pasar Minggu.”

Aturan tentang Ormas

Beberapa hari sebelum peristiwa Salihara, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi, aturan ini belum bisa membekukan ormas radikal semacam FPI, jelas Pejabat Kemendagri Bahtiar.

“SKT ini tak berfungsi sebagai izin operasional bagi ormas untuk melakukan tindakan apa saja di ruang publik. Tindakan ormas di ruang publik tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tergantung, dari tindakan apa yang dilakukan di ruang publik. Misalnya, ketika berunjuk rasa, kan ada aturan yang mengatur soal berunjuk rasa. Terus soal lingkungan hidup, kan ada aturan tentang lingkungan hidup.”

Peraturan Menteri itu hanya mengatur Surat Keterangan Terdaftar ormas di catatan administrasi pemerintah.

Menurut Bahtiar, untuk mengatur tindakan ormas di ruang publik perlu aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Sejak 2000 RUU ini masih digodok di DPR, belum disahkan sampai sekarang karena mendapat pertentangan dari masyarakat.

Salah satunya, peneliti Setara Institute, Ismail Hasani yang menyatakan tak perlu UU itu disahkan. Pasalnya, RUU Ormas bisa menjadi bola liar pemberangus ormas atau lembaga swadaya masyarakat yang tak disukai pemerintah.

“Tapi juga harus dipastikan bahwa pengaturan ini tidak kemudian menjadi alat represi baru terhadap organisasi-organisasi yang tumbuh pesat pasca reformasi. Karena prinsip dalam hak asasi manusia, bahwa kebebasan berserikat sebagai hak sipil, itu adalah negatif right. Artinya, tugas negara bukan mengatur atau mendekat dengan hak-hak ini. Akan tetapi, semakin jauh negara dalam pengaturan ini, maka itu semakin bagus dalam hak asasi manusia.”

Ismail Hasani menambahkan, untuk mencegah aksi kekerasan ormas radikal terus berulang, adalah dengan efek jera. Dan itu lewat hukuman berat.

“Baik permen 33, RUU Ormas, tidak akan memberikan harapan lebih, pada soal penindakan, sejauh aparat penegak hukum kita tidak melakukan tindakan. KUHP itu sudah sangat mencukupi. Tapi persoalannya, orang lain masuk ke pekarangan orang lain, tak ditindak. Kasus terakhir itu pembubaran diskusi di Salihara, ketika mereka masuk pekarangan tanpa izin, juga merusak pagar, harusnya polisi betindak. Tapi posisi polisi selalu tidak pada tempatnya.”

Peran Media

Aturan hukum sudah tak bisa dipercaya, apalagi aparat kepolisian yang lemah menindak aksi-aksi intimidatif FPI. Harapan ditujukan pada pekerja media, untuk menyebar informasi supaya masyarakat luas mengerti baik-buruk dan benar-salah dalam persoalan agama di tanah air.

Dalam diskusi di AJI Jakarta, Dosen Universitas Paramadina, Novriantoni Kahar bersama Irhad Manji sepakat, pekerja media punya peran penting dalam mengangkat isu agama.

“Bagi saya, pemihakan jurnalis adalah pemihakan nilai-nilai kemanusiaan. Mau agamanya apa saja, kalau dia menghancurkan rumah orang, menghancurkan sekolah orang, menghancurkan masjid orang. Yang dibangun dengan susah payah dengan keringat dan air mata, kemudian dihancurkan begitu saja, tak ada pembelaan dari negara, jurnalis harus membela.”

Novrianto meyakini, mereka yang sadar akan anugerah keberagaman akan tetap bertahan dan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan.

“We shall not, we shall not be moved… we shall not, we shall not be moved!”

Lirik lagu perjuangan dikumandangkan peserta diskusi buku Irshad Manji di Salihara. Nyanyian pantang menyerah memperjuangkan toleransi di negeri ini

Sekolah Memaksaku Beragama

Penghayat Didiskriminasi

“Dia nggak sempet sakit, tapi nangis-nangis. Katanya, dikata-katain, agama apalah katanya. Penghayat apalah, katanya. Penghayat itu nggak ada, katanya, itu kebudayaan. Katanya begitu. Ya, dia gitu. Kalau kata anak sekarang, katanya stress.”

Puspa, bukan nama sebenarnya, bersembunyi ketakutan di balik punggung ayahnya, Sukatman. Wajah gadis kecil itu murung saat duduk bersama ayahnya di atas balai bambu, samping rumah.

Siswi yang duduk di bangku Sekolah Dasar Jatirangga II, Bekasi, Jawa Barat itu baru saja mendapat perlakuan diskriminatif dari guru agamanya sendiri. Dipertanyakan soal kepercayaannya sebagai penghayat di depan siswa satu kelas.

“Saya tuh agama disuruh pilih dua; Kristen atau Islam. Kan kalau kepercayaan penghayat itu kebudayaan. Gurunya bilang, semua agama itu ada kitabnya. Dia bilang, saya juga nggak tahu tempat ibadah kamu di mana?”

Selama 5 tahun sekolah di SD Jatirangga II, Bekasi, Puspa sudah memilih untuk ikut pelajaran agama Islam. Tapi, guru agamanya baru tahu Puspa seorang penghayat, jelas kakaknya, Sugandi.

“Waktu kelas 1 sampai kelas 4 itu dia ikut ajaran Islam, karena kita (penghayat -red) belum ada kurikulumnya. Terus kelas 6, teman-temannya sudah tahu kalau bukan orang Islam, terus temannya ada yang bilang ke gurunya. Terus gurunya bilang ke dia, kalau kamu bukan orang Islam, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu ikut pelajaran Islam? Itu sama saja kamu nantangin saya. Gurunya bilang begitu.”

Pelajaran agama di sekolah hanya berpatok pada enam agama yang diakui pemerintah; Kristen Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, dan Konghucu. Itu sebabnya, para penghayat seperti Puspa tak punya pilihan. Demi mendapatkan nilai agama, ia harus memilih satu dari 6 agama itu. Ini yang kemudian dijelaskan Sukatman ke sekolah.

“Kemudian dia disuruh pilih agama. Kata saya, ya silahkan saja. Yang penting sekarang dia kan penghayat. Yang penting, dia kalau ikut pelajaran harus dibantu. Sementara dia belajar. Kalau masalah pelajaran, nggak permasalahkan. Tapi masalah keyakinan, saya akan permasalahkan, karena ini menyangkut keyakinan juga. Pegangan kita juga.”

Asmat Susanto, Koordinator Gerakan Pemuda Perjalanan (GEMA) Jati Sampurna, Bekasi sedari awal ikut mendengar cerita diskriminatif yang menimpa Puspa. Ini kali kedua ia mendengarkan cerita tersebut. Asmat sudah berkali-kali berusaha menemui Kepala Sekolah SD Jatirangga II, Bambang Saryono, untuk menyelesaikan kasusnya Puspa.

“Kalau sudah ketemu dengan kepala sekolahnya, itu masalahnya bisa rapih. Tapi masalahnya, ini belum ketemu. Asal kita lihat di sekolah, jadwalnya rapat mulu nih. Tuh nomornya (Bambang -red).”

Ketika kami mencoba menghubungi nomor itu, yang keluar adalah mesin penjawab nomor tidak bisa dihubungi.

Informasi terakhir yang diterima KBR68H dari Asmat, kasus Puspa sudah selesai. Ini setelah dia meyakinkan pihak sekolah tentang kepercayaan penghayat. Puspa tak perlu pindah keyakinan. Hanya saja, ia diwajibkan belajar agama yang telah ditetapkan di sekolah untuk mendapatkan nilai di rapot.

Perlakuan diskriminatif yang menimpa Puspa di sekolah, juga dialami anak-anak penghayat lainnya. Hampir seluruh sekolah belum bisa menerima siswanya berkeyakinan sebagai penghayat. Di bekasi sendiri, jumlahnya penghayat mencapai puluhan anak. Sementara, Warga Perjalanan tersebar ke pelosok tanah air.

“Ada yang bilang macam-macam. Ada yang penghayat itu agamanya nggak jelas. Penghayat itu bukan agama. Penghayat itu apa sih? Animisme, dinamisme. Macem-macem di mana anak itu belum paham soal istilah itu. Yang jelas mereka terpojokkan. Namanya, minoritas jadi terkadang anak-anak pun di sekolah terbebani, tak sanggup artinya dengan omongan seperti itu. Kemudian, orangtuanya nggak mau ribet. Ya udahlah ikutin ajah, apa yang ada sekarang. Itu yang membuat mereka tak berani mendeklarasikan diri sebagai penghayat. Padahal dalam hati kecil, mereka ingin sekali.”

Dari tempat berkumpul Warga Perjalanan, Pasewakan Bina Bakti Medal Sampurna, anak-anak penghayat itu belajar untuk melawan diskriminasi di sekolah.

Sekolah Komunitas Penghayat

“Kemudian, di sekolah yang kepala sekolahnya masih belum memberikan kebijaksanaan, kalian tetap bersabar, bapak juga akan mengurus masalah ini dengan kepala sekolah, supaya kalian diberikan hak kebebasan untuk diberikan nilai kepada organisasi kita. Biar nggak ada paksaan di sekolah. Itu mudah-mudahan akan kita perjuangkan.”

Ruang gedung Pasewakan milik Warga Perjalanan bisa diisi hingga seratus orang. Gedung ini berdiri tak jauh dari rumah ibadah lainnya.

“Rareongan ini, sebenarnya hasil kerja sama warga penghayat. Rareongan, gitulah kang. Rareongan, sehingga punya bangunan dengan nama Pasewakan Bina Bakti Medal Sampurna. Ini tempat berkumpul, warga penghayat setiap malam Minggu, sarasehan. Kalau tiap minggunya, itu buat belajar, seperti kita generasi muda.“

Anak-anak penghayat dari pelbagai tingkat sekolah, juga belajar mata pelajaran di sekolah, seperti Bahasa Inggris yang saat itu dipandu Tati, yang juga seorang penghayat.

Mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta ini punya pengalaman buruk tentang pelajaran agama di sekolah. Untungnya, sejak SMP sekolahnya bisa menerima sebagai penghayat.

“SD itu di negeri. Jadi Islam. Terus kelas 6 itu ujian, UAS. Itu praktek sholat. Kemudian di SMP. Saya itu di Stradanawar Katolik. Di situ, saya sudah menyatakan diri sebagai seorang penghayat. Jadi, saat itu, ditulis dalam identitas agamanya: strip. Lalu, di SMA itu, saya di Pangudiluhur, Katolik lagi, tak dipermasalahkan.”

Begitu pun pengalaman buruk yang dialami Sunandar, siswa penghayat. Sekolah SMA 7 Bekasi, tak bisa memberikan nilai untuk siswa penghayat.

“Kamu tuh mau ikut ke mana? Islam atau Kristen? Di sekolah ini, hanya ada dua pilihan agamanya. Nah, banyak teman-teman ikut ke Kristen. Ya sudah saya ikut ke Kristen. Dari SMP saya Islam. Di SMA, sampai sekarang saya Kristen sampai sekarang. Ya, sebenarnya sih nyaman nggak nyaman. Soalnya, mau gimana lagi, kalau kita nggak ikut pelajaran itu, kita nggak punya nilai kan. Sedangkan saya sendiri, maunya ambil nilainya dari organisasi penghayat, cuma dari sekolah nggak menerima itu.”

Setelah menyatakan diri sebagai penghayat, bagaimana penerimaan teman-teman sekolah?

“Mereka, mayoritas menerima. Tapi ada juga yang melecehkan. Ya, penghayat itu musyrik, ga punya kitab, agamanya ga jelas. Sering kayak gitu.”

Tati dan Sunandar, sejak awal menyatakan diri sebagai penghayat ke sekolah. Tapi, tak semua penghayat berani melakukan hal yang sama. Julian Arfan yang duduk di bangku SMA, memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Ia khawatir mendapat pengucilan dari lingkungan sekolah.

“Kelas 1 itu ikut agama Kristen. Terus kelas 2-nya pindah ke Islam. Di situ saya ditanya-tanya juga. Kelas 3-nya Islam. Tapi cuma ikut-ikut aja sebenarnya. Waktu SMP ikut agama Katolik juga tuh, ya sama sih, nyaman-nyaman juga, tapi dengan ajaran saya penghayat, ya nggak lupa.”

Kembalikan Penilaian Siswa ke Komunitas

Tidak semua sekolah di Bekasi, Jawa Barat memaksa siswa penghayat untuk belajar agama yang diakui pemerintah. Berdasarkan catatan Gerakan Pemuda Perjalanan (GEMA) Jati Sampurna, sudah ada 6 sekolah yang mengembalikan nilai agama siswa penghayat kepada komunitasnya.

GEMA merupakan komunitas Warga Perjalanan yang berperan menyosialisasikan tentang kepercayaan penghayat. Salah satunya, SMP Negeri 24 Bekasi, di mana keyakinan Rasmita sebagai Warga Perjalanan, tak dicemooh.

“Memang sudah dari awal, ya. Jadi berhubung banyak juga (penghayat) yang sekolah di 24, jadi, masalah nilai diserahkan ke organisasi sini.”

Ada pergantian kepala sekolah?

Ada. Baru tiga bulan yang lalu. Tapi masalah nilai tetap dikembalikan ke komunitas.”

Cara ini yang sepatutnya dilakukan sekolah-sekolah lain dalam memperlakukan siswa penghayat. Sayang banyak sekolah yang tidak mengetahui.

Menurut Engkus Ruswana, Presidium Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan, UUD 45 menjelaskan negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk satu kepercayaan. Sementara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur lebih rinci tentang cara memberikan penilaian bagi siswa penghayat.

“Undang-undang sudah memberikan ruang. Pada pasal 12, UU No 20/2003 Sisdiknas, di situ disebutkan, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang se-agama. Nah, itu kan semangatnya demokratis. Tapi kembali selalu dikatakan kepercayaan itu bukan agama, akhirnya tidak berlaku untuk kepercayaan. Akhirnya, seperti ada kekosongan hukum di sini.”

Menurut Engkus sudah waktunya menghapus mata pelajaran agama di sekolah. Dia menilai mata pelajaran tersebut hanya menjadi biang diskriminasi bagi penganut kepercayaan. Asmat Sutanto pun setuju, karena pelajaran agama tak jadi jaminan seseorang bermoral.

“Sangat kasihan, apalagi dikait-kaitkan dengan praktek (agama lain -red). Besok mau ujian praktek nih, kalau kamu nggak pilih salah satu, nggak punya nilai nih. Lah itu kan kasian kalau di tingkat SMP dan SMA. Ini jelas ada kepincangan di negara kita, diskriminasi terjadi kan di situ.”

Janji Pemerintah

Direktur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gendro Nurhadi mengatakan, aliran penghayat bukan agama tapi kebudayaan. Sehingga, kurikulumnya di sekolah tak diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Tapi, setelah kebudayaan dan pendidikan bergabung dalam satu kementerian, persoalan diskriminasi siswa penghayat sering dibicarakan. Gendro berjanji mendorong perubahan UU Sisdiknas, agar nantinya siswa penghayat punya kurikulum sendiri, tanpa mengikuti agama yang diakui pemerintah.

“Ini masih gagasan. Karena apa, selama 11 tahun, kami kebudayaan itu di pariwisata. Kan sekarang kita sudah bergabung kembali dengan pendidikan, kan bisa dalam rapat-rapat dinas, kita bentuk bareng, notabene satu gedung, satu kawasan, satu kementerian, ada seperti ini pendidikan, ada baiknya, kan sudah ada wamenbud, sudah ada dirjen kebudayaan, ayo kita selesaikan.”

Ia juga menyarankan, warga penghayat mengajukan uji materi UU Sisdiknas ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal kurikulum mata pelajaran agama di sekolah.

Kembali ke Pasewakan Bina Bakti Medal Sampurna. Anak-anak dari pelbagai tingkat pendidikan memupuk kepercayan diri sebagai penghayat. Kelak, Ardiansyah yang baru kelas 5 SD mendeklarasikan diri sebagai penghayat di lingkungannya.

Harapan untuk disetarakan dengan agama lain terus diperjuangkan komunitas Warga Perjalanan, tutup Asmat Susanto.

“Supaya hak-hak terutama dalam kurikulumnya, kita belum punya payung hukumnya, bisa selesai. Mudah-mudahan kita juga diperjuangkan oleh direktorat, dan penghayat ini kompak, itu mudah-mudahan keluar peraturan masalah kurikulum.”

Antri Minyak

Oleh: Tan Sing Hwat

Dua hari sudah Kebayoran bagaikan dihinggapi penyakit malaria, sejak Rebo pagi kemarin hingga Isya, hujan menggila tiada henti-hentinya. Angin pun menerjang setiap yang ditemui, sedang geledek menyumpah-nyumpah sepanjang hari. Hanya sejenak di kala malam menggelap, suasana agak tenang kembali. Ini pun tak lama. Pada hari Kemis subuh kembali datang serbuan gelombang kedua yang lebih dahsyat.

Suara beduk dan azan yang biasa memekik di subuh-gelap, pagi itu lenyap ditelan gemuruh hujan dan taufan.

Tanah merah yang dihari cerah tampak retak-rekah dan gersang karena hisapan terik matahari, yang menimbuni lorong-lorong kampung, sudah sejak kemarin berubah menjadi bubur merah, bagaikan bubur untuk pesta perkawinan. Baru pada Kemis siang hujan berhenti mengganas dan matahari berseri-seri menguasai bumi lagi.

Rohaya memandang sinar matahari diluar gubuknya. Pada parasnya tercermin rasa lega. Buru-buru ia betulkan sarong yang dikenakan setinggi dadanya, dijamahnya kebaya sempit dan gelap itu. Kemudian ia keluar membawa kebayanya untuk dijemur. Itulah baju kebaya satu-satunya bagi Rohaya.

“Asari, kumpulkan surat-surat kabar bapak”, katanya pada puterinya yang masih kecil, ketika ia kembali dari tempat jemuran. “Jual surat kabar itu dipasar. Uangnya belikan beras.”

Asani tidak menjawab. Ia kerjakan perintah ibunya.

Dalam umurnya yang baru 9 tahun, Asani seakan-akan lebih dewasa daripada usianya yang benar. Derita Ibu-Bapaknya membuat ia lebih masak. Beda dengan anak-anak orang mampu, Asani lebih pendiam dan lebih banyak membantu pekerjaan ibunya daripada bermain-main. Perubahan sikap Asani itu baru terjadi pada hari akhir-akhir ini. Tadinya ia seorang anak yang periang, tak ubahnya dengan kawan-kawannya yang sebaya. Ia belum mengerti apa makna hidup dimasa kini. Juga tidak, apa arti hidup dihari nanti. Ia masih terlalu bersih, terlalu jernih sejernih air yang baru dialirkan oleh mata airnya.

Tetapi pernah sekali ia saksikan bapaknya yang ia sayangi mencucurkan air mata dihadapannya. Ia masih ingat bagaimana pagi hari itu ia mendesak bapaknya untuk membelikan pakaian baru untuk hari lebaran nanti. Tetapi Majeni, bapaknya, tidak menjawab. Ia hanya memandangi Asani dengan sinar mata penuh kesayangan, lalu dipeluknya puteri yang elok mungil itu dengan pelahan-pelahan, dan tak terasa, air matanya menabiri bijimatanya.

Asani menatap wajah Majeni dengan sorot mata menanya. Lalu datang Rohaya menjelaskan soalnya: “Upah bapak berburuh belum cukup untuk makan tanpa hutang disana sini”, kata Rohaya sambil menghela nafas. “Apalagi untuk membeli pakaian baru.” Ia menasehatkan Asani supaya tidak menambah penat hati bapaknya. Semenjak itu mengertilah Asani akan keadaan Ibu-Bapaknya. Tak pernah ia mengulangi permintaannya. Ia puas dengan gaun dekil dan penuh tambalan yang ia miliki sekarang dan semenjak hari itu Asani berubah menjadi pendiam, …

“Bu, dipasar ada antri minyak, …” kata Asani setelah kembali dari membeli beras.

“Berapa kau dapat uang tadi?” tanya Rohaya.

“Delapan perak, Bu, …”

“Berapa kau bayarkan untuk beras ini?”

“Tujuh perak, seliter. Tinggal seperak lagi. Ini….”

Rohaya cepat mengambil botol kosong dari sudut gubugnya: “Nah, lekas antri sana…”

Asani lari ke pasar lagi. Oang-orang antri tadi sudah bubar. Tinggal beberapa puluh orang saja yang masih mengurung si penjual minyak. Mereka tidak mau antri lagi. Mereka berebut mengulurkan tangannya yang memegang botol atau kaleng kosong dengan disertai uang sekaligus. Dan keadaan ditempat penjualan minyak itu menjadi kacau balau. Mereka saling mendorong dan saling mendesak untuk memperebutkan sisa minyak yang masih ada. Si penjual menjerit memperingatkan supaya mereka tidak saling berdesak, namun tak seorang mau menghiraukan teriakannya. Ia memaki, ia mengancam akan menghentikan pembagian minyak itu, tetapi semua usahanya sia-sia belaka….

Rakyat tidak perdulikan jeritan penjual itu. Rakyat mau minyak, minyak dari bumi nenek moyangnya, minyak untuk keperluan hidupnya!

Sementara itu, Asani yang kecil, bagaikan pelanduk diantara kelompok gajah, berikhtiar menyusup diantara celah-celah yang dapat ia susupi dan ia berhasil menonjolkan tangan kanannya dibagian paling depan, namun ia sendiri terjepit dan tenggelam diantara desakan orang-orang dewasa. Sama sekali belum ia sadari, apakah botolnya itu dapat menarik perhatian si penjual.

“Ni…! Ni….! Aku dahulu….. Ini….” jeritnya. Tetapi belum seorang juga mau menerima botolnya. Berulang-ulang ia menjerit sambil melecut-lecutkan botolnya….

Dia yang sudah menerima bagiannya, dengan sekuat tenaga mendorong orang-orang yang dibelakangnya agar ada jalan untuk bisa pulang, sedang orang-orang yang disamping berebut menggantikan tempatnya itu dan…. kembali mereka saling dorong. Asani terumbang-ambing diantara gelombang manusia…..

Sementara itu, seorang wanita berpakaian indah, dengan tenang mengayuh sepedanya. Pada boncengan sepedanya diikatkan sekaleng penuh minyak yang sedang diperebutkan rakyat jelata. Beberapa orang ditepi jalan memandangi pengendara sepeda tersebut dengan sorot mata iri.

“Dia dapat sekaleng besar! Setan!!” teriak salah seorang.

“Kubeli ini dengan harga Rp.2 seliter, tahu?” Jawab wanita pengendara sepeda tadi sambil mencibir, kemudian buru-buru menikungi sebuah kelokan dan menghilang dari pandangan mata rakyat jelata.

“Habis…! Sudah habis!….” mendadak terdengar seruan sipenjual tadi. Tampak ia memperlihatkan drumnya yang sudah kosong.

Mereka yang sudah mendapatkan bagiannya lari pulang seraya bersorak, sedang yang belum dapat, memberengut dan bersungut-sungut, dan Asani pulang dengan rasa takut. Ia menangis di sepanjang jalan yang penuh lumpur.

“Mengapa? Tumpah…?, tegur Rohaya waktu Asani tiba di gubugnya.

“Tidak”, jawab Asani. Kemudian ia ceritakan, bahwa uang seperak sudah ia bayarkan, tapi minyaknya tidak diberikan dan sekarang minyaknya habis.

Seperak bagi Rohaya berarti lebih besar daripada seratus perak bagi sikaya! Berita yang dibawa Asani itu cukup membuat Rohaya jadi kalap! Bibirnya gemetar, napasnya menyesak dada. Tanpa berpikir lebih lama, ditariknya lengan Asani untuk diajak ke toko penjual minyak tersebut. Baju kebaya yang baru seperempat kering itu disentak dari tempat jemurannya dan dilibatkan pada lehernya, asal saja bagian dadanya tertutup. Mulutnya berkumat-kamit tak hentinya memaki Asani…..

“Ba, dia tadi sudah membayar seperak, tapi minyaknya belum dikasih!”, tegur Rohaya sambil menunjukkan botolnya.

“Mana aku tahu”, jawab penjual minyak itu. “Ada uang, ada minyak….”

“Tadi dia sudah membayarnya!”

“Dia membayar pada siapa?”

Rohaya memandang Asani dengan mata berapi-api: “Kau terimakan siapa uangmu tadi?”

Asani berdiam diri. Ia tidak dapat menjelaskan, pada siapa uangnya tadi diserahkan. Ia terjepit diantara orang-orang dewasa dan ia tidak melihat orang yang mencabut uang dari tangannya. Ia hanya merasa ada tangan menyentuh tangannya dan ia lepaskan uang seperak itu.

“Kau serahkan siapa?” Rohaya mengulangi, lebih murka.

Kembali Asani tidak menjawab. Ia hanya menangis.

“Kau berikan siapa? Setan!!”

Asani menangis lebih keras.

Rohaya tidak dapat menguasai dirinya lagi. Diangkatnya tangan kanannya dan diayunkannya kewajah Asani yang masih kecil tak berdosa itu.

“Aduh….”, Asani menjerit dan menangis lebih keras lagi. Pipinya menjadi merah karena tamparan ibunya dan ia terhuyung-huyung kebelakang hampir jatuh. Rohaya mengejar dan mengirimkan tamparan yang kedua dan yang lebih kuat.

“Ampun…, ampun, bu….ampun…”

“Tolol! Aku mati-in kau!” jerit Rohaya, sambil mendekati Asani yang menangis menutup wajahnya. Kembali tangan kanannya diayunkan. Tetapi tiba-tiba ia tahan tangan itu. Mulutnya agak ternganga, sorot mata yang membara tadi menjadi muram dan tangannya diturunkan perlahan-lahan, terkulai tak bertenaga. Perlahan-lahan air matanya mengucur turun, …

“Tidak…. Tidak, As…”, katanya parau. Bibirnya gemetar lagi, namun kali ini bukan karena kemarahannya, melainkan karena sesalnya. “Aku lupa diri….”

Rohaya menangis. Diburunya Asani dan dipeluknya kencang-kencang. Ditempelkannya pipi Asani kepada pipinya.

“As…. anakku…” ratapnya.

“Bu….” Asani balas memeluk, pelukan seorang anak yang penuh sayang pada ibunya yang miskin. Rohaya menghela nafas dan dibimbingnya Asani pulang….

Mereka meninggalkan tempat tersebut dengan kepala tunduk…. Tak terdengar kutukan lagi dari mulut Rohaya, melainkan beberapa butir airmata Asani masih menitik membasahi gaunnya…

Salah seorang yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan kepada kawannya, “Kalau Bapak-Bapak Menteri kita bisa ikut menyaksikan peristiwa ini, …”

(First published in the newspaper Republik (April 1959. Included in Pita Merah (Kumpulan Cerita Pendek) (Red Ribbon [A Collection of Short Stories]) Jakarta, 1959.)

THE KEROSENE QURUE

by Tan Sing Hwa

Komunitas Ibu Menyusui dan Susu Formula

Bagi ibu muda yang baru melahirkan, hati-hati bila ada tawaran untuk menjadi sebuah anggota komunitas. Sejumlah komunitas khusus ibu muda yang baru melahirkan, menginformasikan pentingnya ASI sekaligus merekomendasikan penggunaan susu formula untuk si buah hati. Ya, bisa dibilang komunitas itu berisi pengurus utama penjahat koorporasi berkedok pahlawan. Sebelum mengulas soal komunitas tersebut, mari meninjau rumah sakit mana saja yang memiliki jejaring dengannya.

Tak semua rumah sakit merekomendasikan ASI ekslusif buat si buah hati. Sebagian RS secara tak langsung memaksa memberikan susu formula bagi bayi yang baru dilahirkan. Bayi-bayi diletakan di sebuah ruang khusus yang hanya bisa ditengok keluarga pada jam-jam tertentu. Itu pun dibatasi kaca. Bila diperhatikan dengan seksama, mulut-mulut bayi itu belepotan susu. Susu formula.

Hal ini bisa anda temui di sebuah RS di kawasan Depok, Jawa Barat. RS tersebut biasanya meminta keluarga atau ibu yang akan melahirkan menyiapkan botol susu. Botol susu ini yang kemudian diisi dengan susu formula, untuk diberikan pada bayi, selama 36 jam. Alasan pemberian susu formula, karena ASI tidak lancar.

Setelah bayi lahir dan diasup susu formula selama 36 jam, barulah si Ibu diperbolehkan kontak dengan bayi. Sejumlah kasus, bayi sudah tak lagi mau menyusui ibu karena terbiasa minum susu formula. Sebagian kasus, bayi tetap mau menyusui.

Selama 36 jam, atau setelah ibu yang melahirkan bisa duduk, maka bayi diperbolehkan pulang. Pulang langsung ke rumah atau ke klinik rekanan, untuk menjalani perawatan lanjutan. Pihak rumah sakit pun membekali “kenang-kenangan” berupa tas berlogo merek susu, lengkap dengan dua kardus susu formula yang diberikan kepada bayi selama 36 jam itu.

Hal ini berlanjut. Selang satu-dua pekan kemudian, akan ada seseorang yang menelpon pihak keluarga. Dia mengaku berasal dari sebuah komunitas yang peduli dengan pemberian ASI ekslusif. Menyosialisasikan pentingnya ASI ekslusif sembari mengkonfirmasi tentang “kenang-kenangan” yang sebelumnya diberikan RS. Tentu saja orang ini akan mengajak anda untuk bergabung dalam sebuah komunitas.

Komunitas itu berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi. Didukung oleh perusahaan susu sapi ternama. Silahkan anda berselancar untuk menemukan perusahaan apa saja yang berada di balik komunitas-komunitas ibu dan dukungan susu formula ini.

Sebenarnya tak ada larangan bagi ibu yang menggunakan susu formula untuk bayinya yang baru lahir. Larang tersebut hanya diberikan pada lembaga (rumah sakit), agar menolak kerjasama dengan perusahaan susu formula. Apalagi menggunakan kewenangan untuk memaksa ibu yang baru melahirkan untuk memberi susu formula pada bayinya.

Pada awal Maret 2012, Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan yang mewajibkan tiap rumah sakit menjalankan program Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Program ini merekomendasikan pada ibu yang baru melahirkan memberikan ASI buat si buah hati. Selain itu, dalam program ini pun ditetapkan agar bayi yang baru lahir, mesti bersama ibunya sekurang-kurangnya 24 jam. Hal ini, untuk memberikan efek psikologis kedekatan ibu dan bayi. Selain itu, IMD juga mendorong upaya ibu untuk memberikan ASI selama enam bulan (ekslusif). Cara ini sangat efektif untuk menekan penggunaan susu formula buat bayi di bawah 6 bulan.

Kenapa ASI lebih baik dari susu formula? Ratusan zat bermanfaat buat bayi yang terkandung pada ASI, tak bisa didapat di susu formula. Salah satunya adalah anti-body. Ini yang kemudian, banyak orang berpengalaman menyebutkan, bayi susu formula lebih rentan terkena penyakit dibandingkan bayi ASI.

Secara psikologis, makanan yang pertama diberikan pada bayi akan memberikan efek pengalaman ke depan. Pada sejumlah kasus, bayi yang awalnya diberikan susu formula tak mau lagi minum ASI. Efeknya adalah bayi mudah sakit, ibu berpotensi terkena kanker payudara lantaran ASI-nya tak dikeluarkan.

Namun koorporasi susu formula punya kendali. Masih ada sejumlah rumah sakit yang bekerjasama dengan koorporasi untuk ‘memaksa’ bayi yang baru lahir menggunakan susu formula. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan sekaligus pelanggaran atas peraturan Kemenkes.

Terkait dengan komunitas-komunitas yang didukung perusahaan susu formula, semestinya tak perlu diikuti lagi. Sudah jelas, komunitas berlabel ‘ibu dan anak’ itu bermuka dua yang punya tujuan untuk menguntungkan perusahaan.

Jadi, bagi ibu yang akan/sudah melahirkan punya hak untuk menolak pemberian susu formula dari RS. Juga berhak menolak bergabung dengan komunitas perusahaan berkedok kesehatan. Ini salah satu pilihan terbaik untuk si buah hati yang tak perlu dipertimbangkan lagi.

Keputusan Paripurna DPR Soal Subsidi BBM Melanggar Konstitusi

Opsi yang ditawarkan oleh Ketua DPR sudah menggiring DPR pada pelanggaran terhadap UU dan UUD 45 Alasannya :

1. Pasal 7 ayat 6 yang berisi ” Harga Jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan” SUDAH MENJADI UU artinya TIDAK BOLEH DI VOTING LAGI. Pemaksaan OPSI tersebut artinya DPR MELANGGAR UU

2. Tambahan pasal 6A: “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15% pemerintah boleh menaikan harga BBM enam bulan ke depan. ARTINYA, harga BBM TIDAK BOLEH DISERAHKAN PADA MEKANISME PASAR berdasasrkan keputusan MK terhadap pasal 28 UU Migas. Artinya, dengan opsi tersebut DPR MELANGGAR KONSTITUSI UUD’45

3. Keputusan yang diambil Koalisi (minus PKS) TETAP MENYETUJUI KENAIKAN HARGA BBM PADA ENAM BULAN ke depan (kira-kira bulan September)

4. Keputusan tersebut JELAS AKAN MEMICU KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK!

5. Partai Koalisi (minus PKS) telah menyepakati keberadaan BLSM yang tertera pada pasal 15 A (pasal tambahan) TANPA MELALUI MEKANISME KEPUTUSAN PARIPURNA!

Kesimpulan :

Jadi, dengan Keputusan sidang paripurna DPR-RI pada hari Sabtu, 31 maret 2012 memperlihatkan:

1. Menyepakati. Kenaikan harga BBM
2. Cacat Prosedural
3) Melanggar Undang-undang
4) Melanggar Konstitusi(UUD 1945) karena melawan keputusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 31 Maret 2012
Salam Juang

Rieke Diah Pitaloka

Ah, Pengamen Itu…

Dari lokasi penginapan GG House di Bogor, naik mobil baru seorang kawan turun di kawasan UKI/Cawang (18/03). Dari situ, berjalan kaki sekira 200 meter untuk mencapai kolong jembatan Cawang, Jakarta Timur. Bersama panas mentari dan debu jalanan, menanti bus jurusan Pulo Gadung atau Tanjung Priok, menuju kantor di Utankayu.

Yang tiba ternyata bus bernomor 43, dari arah UKI. Sebuah bus bekas yang diimpor dari Cina, itu mirip bus transjakarta dengan pintu di bagian tengah. Kupanjat tangga bus, dan supir segera memicu gas.

Tak penuh sesak bus ini. Sejumlah kursi berlapis kulit sudah mengelupas masih kosong. Ku pilih duduk dekat jendela belakang, berjauhan dengan penumpang berbadan besar yang duduk mengangkang di bagian belakang. Lelaki dengan rahang besar, rambut sebahu dengan kalung dari besi tebal. Wajah seramnya, seakan menakuti siapa saja yang hendak duduk di dekatnya.

Bus berhenti, mengisi kekosongan kursi atau menumpuk para penumpang untuk berdiri. Kernet penuh peluh mulai menarik ongkos dari para penumpang. Sisa ongkos kembalian, kulipat dalam kantong sebelah kanan. Beberapa lembar uang ribuan bercampur.

Seorang pengamen mulai berdendang di tengah deru mesin dan teriakan dari kernet. Memukul-mukul tempayan yang sudah dimodifikasi dengan gagang sapu. Ketukannya dari benda itu, sementara nadanya berasal dari suara yang terdengar fals. Syair religi memadati seisi bus. Pengamen berusia muda, berkotbah tentang arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamen yang kulitnya terbakar matahari, berteriak tentang arti ketuhanan dan kehidupan sosial. Semua penumpang di dalam bus, tak bisa menolak mendengar. Merenung, memaki atau memikirkan hal yang lebih penting dari itu.

Selesai mengamen, pemuda dengan gelang manik-manik penuh di pergelangan tangan kiri menadahkan tempayan ke setiap penumpang. Kurogoh selembar uang ribuan, lalu memasukkan ke dalam tempayannya. Tak mau menoleh ke wajahnya. Bus tetap melaju, dan berhenti di sembarang tempat. Penumpang semakin padat.

Dari balik jendela bus, kulihat dua bocah berlari mengejar bus. Saat itu, di antara pintu masuk tol Prumpung, jejak debu jalanan masih menggantung di lutut mereka. Tangan menggenggam gagang pintu bus, sekuat tenaga menarik diri ke dalam bus. Semua penumpang tetap pada pendiriannya. Kosong.

Kedua bocah pengamen, mulai bernyanyi dengan ukulele dan tamborin. Bernyanyi tentang lagu cinta monyet. Bersandar pada kursi penumpang di bagian tengah. Panas menembus jendela, keringat bercucuran. Ingin cepat sampai tujuan.

Selembar uang ribuan kembali keluar dari kantong. Dua pengamen, tampaknya tak senang dengan pendapatan di bus ini. Hanya selembar uang ribuan, dan tiga koin ratusan perak. Mereka lalu ikut turun di antara penumpang yang sudah sampai tujuan di atas stasiun kereta api Jatinegara.

Tiba-tiba kulihat di jendela, bayangan seorang pengamen muda. Bernyanyi dengan gitar, sesekali meniup harmonika. Mengarungi kehidupan jalanan untuk mencapai harapan. Menantang hitamnya hari, meraba-raba masa depan tak pasti. Lalu ia di sini. Di dalam rekaman kepala. Ah, pengamen itu…

Kupejamkan mata, dan mulai bernyanyi dengan gitar dan harmonika. Menghibur orang-orang yang mulai membatu, menyatu dengan hitamnya hari.