Setara Institute: Surat Terbuka untuk MA

SURAT TERBUKA UNTUK MAHKAMAH AGUNG

No. 49/Eks./Ket.HD/V/2011 

Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terkait dengan Pemerintah Kota Bogor yang Mengabaikan Putusan MA

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

c.q. Bpk. PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

D i–
Tempat

Dengan Hormat,

SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kami memperoleh informasi dari Sdr. Bona Sigalingging, salah seorang Jemaat

Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang beralamat di Jl. Pengadilan No.35 Bogor tentang masalah yang dihadapinya terkait dengan proses upaya hukum GKI Taman Yasmin, dan karenanya meminta bantuan dan dukungan akan masalahnya itu.

Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:  

1.       Bahwa GKI telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja di Taman Yasmin Bogor melalui Surat Keputusan Walikota Bogor No.: 645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006. Akan tetapi, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor kemudian melakukan Pembekuan Izin melalui suratnya No : 03/208 – OTKP tertanggal 14 Pebruari 2008;

2.      Menanggapi Pembekuan IMB tersebut, GKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung terhadap Pemerintah Kota Bogor, yang pada pokoknya menuntut agar Surat Pembekuan tersebut (sebagai objek sengketa) dinyatakan tidak sah;

3.       Pada tingkat pertama, PTUN Bandung telah mengabulkan gugatan GKI melalui putusannya Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008. Dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta telah menguatkan putusan PTUN Bandung melalui putusannya Nomor 241/B/2008 tertanggal 2 Februari 2009. Sedangkan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan kasasi Pemerintah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor B/8/DJMT.5/SK/V/2009 Bulan Mei 2009. Begitu pula di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung RI kembali menguatkan putusan PTUN Bandung dan PTTUN Jakarta;4.      Bahwa sejak perkara ini ditolak oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi, maka semestinya menurut hukum, putusan PTUN Bandung jo. Putusan PTTUN DKI Jakarta telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat. Terlebih lagi, sejak terbitnya putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali yang semakin menegaskan kekuatan hukum putusan tersebut;

5.      Bahwa Pemkot Bogor tidak menjalankan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot Bogor. 

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami  :

Meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Fatwa agar Pemkot Bogor menjalankan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan GKI Taman Yasmin.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 

Jakarta, 19 Mei 2011

Hormat Kami

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

H E N D A R D I

Salam Damai dari Timur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: