Rilis Pers Amensty Internasional: Cabut Hukum Cambuk di Aceh!

AMNESTY INTERNATIONAL‬
RILIS PERS‬

‪22 Mei 2011‬

‪Pemerintah Indonesia harus mencabut peraturan hukuman cambuk di Aceh‬

‪Pemerintah Indonesia harus menghentikan penggunaan cambuk sebagai bentuk hukuman dan mencabut peraturan yang menerapkannya di Provinsi Aceh, ungkap Amnesty International hari ini setelah setidaknya 21 orang dihukum cambuk di depan umum sejak 12 Mei.‬

‪Di Kota Langsa, 14 pria dicambuk di luar Masjid Darul Falah pada 19 Mei, menyusul eksekusi cambuk tujuh pria seminggu sebelumnya.‬

‪Semua 21 orang tersebut ditemukan melanggar hukum syariah (qanun) Aceh yang melarang perjudian dan dijatuhi hukuman masing-masing enam cambukan sementara ratusan orang menontonnya.‬

‪“Tampaknya pihak berwenang Aceh semakin meningkat dalam penggunaan hukum cambuk yang melanggar hukum internasional,” ujar Sam Zarifi, Direktur Asia Pasifik Amnesty International.‬

‪“Korban cambuk mengalami rasa sakit, takut dan malu, dan cambukan bias mengakitbatkan cedera jangka panjang atau permanen. Pemerintah Indonesia harus bertindak menghentikan penghukuman ini, yang termasuk perilaku kejam, tidak manusia dan merendahkan serta sering termasuk dalam penyiksaan”‬

‪Menurut laporan media setidaknya 16 kasus pria dan perempuan yang mengalami hukum cambuk di Aceh pada 2010.‬

‪Sebagai tambahan hukum lokal Aceh yang memasukkan hukuman cambuk, Qanun Hukum Jinayat yang diloloskan oleh parlemen Aceh pada tahun 2009 juga memasukkan hukuman rajam batu hingga mati untuk zinah dan 100 kali cambuk bagi homoseksualitas.‬

‪Kitab ini belum diimplementasikan, sebagian karena derasnya kritik di tingkat lokal, nasional dan internasional.‬

‪Amnesty International menyerukan pada pemerintah pusat Indonesia untuk mengkaji semua hukum dan peraturan lokal untuk menjamin keselarasan mereka dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, juga dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam undang-undang domestik.‬

‪“Proses desentralisasi dan otonomi regional Indonesia seharusnya mengenai pemberdayaan masyarakat lokal, dan selayaknya tidak mengorbankan hak asasi manusia mereka,” ungkap Sam Zarifi.‬

‪Dewan perwakilan provinsi Aceh meloloskan serangkaian peraturan yang mengatur implementasi hukum Sharia’a setelah pengesahan Undang-undang tentang Otonomi Khusus di tahun 2001,. Hukum cambuk diperkenalkan sebagai hukuman yang dijalankan oleh peradilan Islam untuk pelanggaran seperti zinah, konsumsi alkohol, pasangan dewasa yang berduaan tanpa kehadiran orang lain (

khalwat) dan bagi banyak Muslim yang ditemukan makan, minum atau menjual makanan pada siang hari ketika saat puasa di bulan Ramadhan.‬

‪Hukuman cambuk melanggar Konvensi PBB melawan Penyiksaan, yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1998. Komite melawan penyiksaan juga telah mengajukan kekhawatiran mereka atas orang-orang yang ditahan berdasarkan qanun Aceh tidak dijamin hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas bantuan hukum, dan tampaknya sering mengalami praduga bersalah.

Salam Damai dari Timur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: