Siksa Tahanan Politik di Balik Jeruji Besi

Belasan aktivis politik Papua meringkuk sakit di balik jeruji besi Abepura dan Lembaga Pemasyarakatan Doyo. Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan setempat mengabaikan sakit mereka hingga mengalami kecatatan dan gangguan jiwa. Sementara, untuk berobat terbentur biaya serta ijinnya dipersulit. Kontributor KBR68H, Radot Gurning dibantu Reporter M. Irham merekam kesaksian dan derita sejumlah tahanan politik di penjara Papua.

“Saya sekarang berada di kamar tahanan Cosmos Yual, Tahanan Politik aksi Demo di Uncen 16 Maret Abepura. Bersama Cosmos ini juga ada sejumlah tahanan narkoba juga.”

Di antara tahanan lain yang tengah asyik bernyanyi, tahanan politik Cosmos Yual, terkulai lemah. Di balik jeruji besi Penjara Narkotika Doyo Sentani, Jayapura, di atas papan beralas tikar, Cosmos menggigil. Tubuhnya hanya diselimuti sehelai kain tipis. Cosmos sakit malaria tropika akut, yang bisa menyebabkan kerusakan saraf otak. Akibat terburuk adalah mengalami gangguan jiwa.

“(Selamat siang Cosmos. Perkenalkan, saya Radot Gurning dari Kantor Berita Radio 68H Jakarta. Saya ke sini khusus melihat Anda. Bisa diceritakan sekarang kondisinya seperti apa?) sekarang ini saya lagi sakit. Dan sementara ini sakitnya malaria. Tropika kelas dua. (Terus pengobatannya sudah sampai dimana?) Tadi dari dokter sudah datang. Sekarang lagi tahap pengobatan.”

Cosmos baru mendapat pengobatan setelah menggigil selama 4 hari.

Ketika ditemui, suhu tubuhnya masih tinggi. Wajahnya pucat, matanya menguning. Sesekali semilir bau busuk menusuk hidung. Datangnya dari WC yang berjarak hanya satu langkah di depan tempat pembaringan Cosmos. Kamar tahanan seluas 5×7 meter ini dihuni 6 narapidana narkotika, hanya Cosmos yang satu-satunya tahanan politik. Ia mengeluh tak cepat diobati saat sakit meradang.

“(Artinya seperti teroris begitu pak?) artinya, ketika kita sakit, tak cepat diantar ke rumah sakit. Jangan dibiarkan seperti itu. Segalanya kan dibiarkan. Artinya sakit tak diperhatikan cepat. Mohon pemerintah perhatikan hal-hal seperti inilah.”

Saat mewawancarai tahanan politik berambut gimbal ini, Kontributor KBR68H Radot Gurning dikawal seorang sipir penjara. Sementara 2 penjaga mengawasi dari balik jeruji besi.

Cosmos sesekali melirik takut ke arah sipir yang duduk di sampingnya. Lantas menunduk sembari meneruskan cerita. Di bawah pengawasan, Cosmos tak berani banyak cerita soal kekerasan yang dialaminya.

“Kita di sini tak mau ada kekerasan seperti itu. Karena, di dalam penjagaan lain, terjadi diskomunikasi dan kita jadi sasaran. Seperti contohnya kemarin, pelarian kemarin harusnya kita tak boleh disalahkan. Kita tak mau ada kekerasan. Kita butuh keadilan saja. (Keadilannya seperti apa?) seperti permasalahan pribadi, jangan ke pada kita. Kita kan hanya tau di dalam saja, jalani hukuman. Proses hukuman kita jalani, dan kita pulang. Kita tidak mau tuh, permasalahan pribadi dibawa. Nanti kita kena sasaran.”

Cosmos Yual adalah satu dari belasan tahanan politik Papua yang meringkuk sakit tanpa pengobatan cepat. Cosmos ditahan karena terlibat bentrokan ’Abepura Berdarah’ 4 tahun silam, di depan Universitas Cendrawasih, Abepura. Aksinya menuntut penutupan tambang emas milik PT Freeport, karena dianggap memicu berbagai persoalan warga Papua. Cosmos dan teman-temannya ditangkap dengan tudingan makar dan penghasutan. Tahun lalu, pengadilan ketok palu, vonis 6 tahun penjara untuk Cosmos.

Teman seperjuangan untuk penutupan tambang Freeport dari Papua, Ferdinand Pakage, mengalami hal serupa. Ia kini mendekam di balik penjara dengan kondisi mata kanan buta. Penyebabnya adalah hantaman gembok oleh petugas penjara.

“Kemarin dibawa, ditanya kenapa matanya? Ini bekas pukulan, benda tumpul kunci. Ini yang menyebabkan cacat mata. Cacat mata ini mulai bikin kepala sakit. Sebelumnya belum pernah kepala sakit kayak begini. (tapi mata sebelah kiri masih berfungsi normal) iya, masih berfungsi normal,” cerita Cosmos Yual.

Sejak awal 2010, Ferdinand mengeluh rasa sakit di kepalanya. Dia mengaku mulai hilang ingatan dan sering sempoyongan saat berjalan atau berdiri. Pelaku pemukulan, Herbert Toam, tak diproses hukum dan masih terus bekerja sebagai sipir di Penjara Abepura.

Kejadian dua tahun lalu itu kini mengakibatkan gangguan saraf kepala Ferdinand. Menurut dokter penjara, ia harus dirujuk berobat ke rumah sakit di Jakarta. Namun Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua mempersulit, cerita teman satu penjara, Mako Tabuni. “Dan seperti Ferdinand Pakage ini, jadi karena sudah ada gangguan saraf teman-teman sudah ada sumbangan sukarela di jalan-jalan, untuk pengobatan dia. Tapi, kami mendesak harus ada surat ijin. Keluarkan dia dari LP. Tapi dari LP sendiri, mendesak sampai di Departemen Hukum dan HAM. Kanwil hukum, tidak bisa. Jadi kanwil hukum lemparkan ke LP Abe, LP lemparkan ke kanwil. (baku lempar begitu? Berputar begitu?) ini kan aneh. (padahal ini kan masalah nyawa seseorang ya?) nyawa seseorang. Ya, jadi hak kebebasan boleh anda tahan. Tapi hak hidup, tolong. Tak ada Undang-Undang untuk cabut hak hidup. Tak ada.”

Sementara itu, Yusak Pakage, tahanan politik kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, sudah menghabiskan 6 tahun di penjara. Untuk menghirup udara bebas, Ia harus menunggu 4 tahun lagi. Yusak mengaku tak tahan dengan kondisi dalam penjara. Bujangan ini sempat menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama dari penjara.

“Itu memang orang lain yang nulis, tapi sudah koordinasi. Sebenarnya saya sudah buat surat garasi ke pemerintah, presiden Indonesia Bapak SBY. Melalui Kalapas Pak Kuswito waktu lalu. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Jadi ditempuh jalan seperti itu,” cerita Yusak.

Ini petikan suratnya.

”Presiden Amerika Serikat Bapak Barack Obama yang mulia! Demokrasi dan hak asasi manusia HAM di Papua sangat tidak ada artinya bagi Negara Republik Indonesia. Kami disamakan dengan binatang, tidak ada nilai kemanusiaan atau keadilan terhadap kami orang Papua, dan selalu melakukan praktek diskriminasi terhadap kami orang Papua lebih khususnya di penjarah Narkotika Doyo Baru Sentani”

Ia berharap Obama mendesak Pemerintah Indonesia untuk membebaskannya dari hukuman. Tapi hingga kini, tak ada tanggapan dari dunia internasional. Grasi yang diajukan sejak 2 tahun lalu pun tak digubris.

“Kan di dalam surat grasi itu saya bilang; saya Warga Negara Indonesia, toh. Yang ada di tanah Papua itu kan kekuasaan negara republik indonesia. Maka saya minta; kalau bapak sebagai Warga Negara Indonesia, bapak harus bebaskan saya. Sampai sekarang kan Presiden belum menanggapi itu. Jadi, kalau bisa Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Lapas Jakarta, mereka bisa memberikan saya bisa bebas, bersyarat, gitu.”

Pemerintah pernah berjanji mereformasi penjara di tanah air. Tapi kekerasan dan perlakuan kasar dalam Penjara Abepura dan Doyo Sentani jadi saksi kalau reformasi tak pernah terjadi.

“Dan kami semua ditelanjangi dikarantina, selama empat hari dan selama empat hari kami tak diberi makan. Dikarantina dan itu di tempat yang tidak baik dan tidak manusiawi. (tempat tidak baiknya seperti apa?) ya, tempatnya itu di dalam kotoran manusia. Di Sel toh, diisolasi.”

Selvius Bobby, bekas tahanan politik di Penjara Abepura Papua. Selama 4 tahun dalam penjara, ia dan teman-temannya mendapat kekerasan. Kabar yang beredar, semua atas perintah Kepala Penjara Abepura, Antonius Ayorbaba.

“(Ada penyiksaan di Abepura, ini menurut tahanan yang sudah keluar, nah itu tahun lalu. Nah, ini…) Siapa namanya? (Ya, Anda dituduh sebagai pelakunya, dan membelakangi itu semua) Ya, saya tanya siapa namanya? (Mohon maaf kalau nama saya tak bisa sebutkan) Oh, kalau begitu saya tidak mau konfirmasi. (tapi itu benar pak?) tut… tut… tut… tut…” telepon ditutup.

Penjara Abepura di Papua kini menampung 9 tahanan politik. Semuanya dijerat dengan pasal makar, penghasutan dan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia.

Namun rupanya tak banyak yang tahu soal kekerasan terhadap tahanan politik dari balik Penjara Papua.

Anggota Komnas HAM Ridha Saleh geram. Ia segera meminta keterangan dari Kepala Penjara Abepura dan Doyo, Jayapura.

“Jadi kalau informasi ini benar, kami akan mengirimkan surat. Dan meminta kepada kalapasnya betul-betul bisa memberikan perlindungan dan akses seluas-luasnya. Sesuai dengan prosedur tidak mengada-ada. Tidak menimbulkan kecurigaan, tidak membuat birokratisasi, sampai tahanan politik ini betul-betul, merasa tersisihkan, bahkan berobat pun terhambat,” kata Ridha.

Komisi Hukum DPR minta keluarga tahanan politik atau lembaga lain melaporkan jika masih ada kekerasan di Penjara Papua. Wakil Ketua Azis Syamsuddin berjanji bakal menekan Kementerian Hukum dan HAM untuk menuntaskan kekerasan di Penjara Abepura dan Doyo. “Kalau memang itu fakta dan datanya kuat, dan kita diberi laporan. Siapalah, keluarganya atau dia sendiri bisa melaporkan, itu nanti setelah saya segera mengecek laporan itu, kalau datanya kuat kita akan pertanyakan kepada menteri. Dan bila kita melakukan on the spot, kita akan tanyakan langsung pada kakanwilnya. Apakah itu benar atau tidak. Karena itu di daerah kewenangannya kanwil. Serta juga akan kita tanyakan pada dirjen lapas. Apakah, penyiksaan terhadap tahanan politik dan perlakuan kekerasan terhadap itu benar bagaimana apa adanya akan kita tanyakan.”

Direktur Jendral Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiono berjanji segera menindaklanjuti kasus ini. Juga mengecek status sipir Herbert Toam yang memukul tahanan politik Ferdinand Pakage hingga matanya buta. “Nanti saya teleponin, kakanwil sana untuk cek bener apa nggak. Yang diskriminasi siapa, apa bentuk perlakuannya kita periksa. Untuk semetnara kita tanya kakanwilnya soal kebenaran itu. (kapan ini ditindaklanjuti?) sebentar juga saya telepon, setelah ini juga saya teleponin.”

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kaget. “Belum, belum, belum ada laporan. Kemarin semua kakanwil tak ada melaporkan itu. Papuanya di mana? Coba nanti. Terima kasih informasinya, nanti saya akan coba cek dan ricek.”

Dari Papua, Kepala Penjara Abepura Antonius Ayorbaba beralasan, pemerintah daerah dan pusat tak menganggarkan biaya berobat tahanan politik sampai ke luar kota.

Anggaran yang tersedia hanya untuk berobat gratis di klinik penjara. Ini sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan serta Menteri Hukum dan HAM pada 2009. Tapi kalau berobat sampai ke luar kota, harus didanai pemerintah daerah. Sejauh ini, tak ada biaya khusus dari APBD Papua untuk biaya kesehatan tahanan politik di sana.

“Dalam aturan yuridiksi, LP dalam perawatan lebih lanjut, itu ada keputusan bersama, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kehseatan, berupa Jamkesmas. Dan juga di Pemda Propinsi Papua, ada peraturan gubernur nomor 6, pembiayaan kesehatan bagi orang papua. Namun dalam dua aturan ini, tak ada konsideran yang mengatur rujukan, dari satu wilayah ke wilayah lain.”

Kalapas Abepura Antonius Ayorbaba juga menampik adanya kasus pemukulan di penjara yang ia pimpin. Pelaku pemukulan, sipir Herbert Toam tetap bekerja di Penjara. Ia beralasan, perintah dari Inspektorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM untuk memecat Herbert. Status Herbet tetap sama, calon PNS.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras Papua, menduga tindak kekerasan serta pembiaran terhadap tahanan yang sakit, adalah teror mental bagi aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

Aktivis Kontras yang memantau perkembangan politik di Papua, Syamsul Alam mengatakan, pengelola penjara biasanya menutup-nutupi kekerasan yang terjadi terhadap tahanan politik yang sakit.

“Kondisi ketidakpastian ini, bisa dipahami modus baru pemerintah dalam menghadapi Tapol Napol di Papua. Kenapa dalam jangka waktu yang cukup lama. Delapan bulan. Itu belum ada langkah-langkah efektif, yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan tapol napol. Dan sekali lagi menurut saya, alasan pendanaan adalah alasan yang tak bisa diterima secara rasional oleh pemerintah. (Artinya dari kontras sendiri ini merupakan kesengajaan atau skenario?) kalau tidak segera dikeluarkan ijin berobat, dan dibiarkan berlarut-larut, kami menduga kuat ini kesengajaan.”

Tahanan politik yang dibiarkan sakit-sakitan di penjara kebanyakan berasal dari Komite Nasional Papua Barat. Organisasi ini terhitung paling ditakuti pemerintah dan aparat keamanan Papua. Koordinator Kontras Papua, Harry Maturbongs mengatakan, Komite ini sering berunjuk rasa, menyuarakan hak dasar rakyat yang tak dipenuhi. Mereka juga kerap mengecam kekerasan militer terhadap aktivis demokrasi Papua. Komite ini dianggap paling dipercaya rakyat Papua yang tinggal di pelosok pegunungan, juga konsisten dalam perjuangan mereka. “Semua ini muncul dari kebebasan berekspresi. Orang ingin menggunakan hak itu. Semua itu mulai dari proses demonstrasi, penyampaian di depan umum. Dan tentunya ini dilindungi oleh hukum. Tapi anehnya, dari pengembangan polisi mulai muncul makar. Muncul makar, muncul penghasutan. Di Nabire juga seperti itu, bermula dari aksi demonstrasi.”

Setiap aksi demonstrasi langsung diberi label makar oleh penguasa. Pasal makar jadi andalan untuk menjerat aktivis demokrasi, meski tak terbukti melakukan kerusuhan apa pun.

Akhir April ini, Kepala Penjara Abepura, Ayorbaba dimutasi ke Bengkulu. Keputusan keluar sehari setelah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dihubungi KBR68H. Untuk penyegaran, kata Kepala Kantor Wilayah Papua Kementerian Hukum dan HAM, Nazaruddin Bunas. Surat Keputusan Mutasi sudah turun dari kementrian Hukum dan HAM. “Saya sudah laporkan pada menteri, lantas sekjen. Karena kan kemarin beliau minta waktu, sekarang akan saya lakukan (kapan itu mau dilaksanakan?) dalam waktu dekat, nanti mungkin wartawan akan kita undang, waktu ada pergantian semacam itu,” katanya.

Philep Karma masih harus menahan sakit di saluran kencingnya, akibat gangguan ginjal. Hampir setahun ia menunggu turunnya izin berobat ke Jakarta. Namun surat itu tak juga diberikan oleh Kanwil Lapas Abepura.

“Katanya ada gangguan pada ginjal saya. Sehingga ada rujukan ke Jakarta, karena peralatan di sini tidak menunjang. (Itu menurut dokter sini?). Itu menurut dokter sini, Dokter Donald Aronggian. Saya bilang harus dirujuk ke Cikini, karena disitu ada bagian urologi, pokoknya bagian ginjal dan sebagainya. Kemudian dibuatlah surat rujukan tanggal 5 Oktober ke Cikini. Juga kepada PT. Askes juga. Surat ini diterima oleh adik saya, lalu, tanggal 8 itu sudah diserahkan kepada kepala lapas. Sehingga saya harus ada pemeriksaan lanjutan di Jakarta, tapi tak ada kepedulian,” cerita Philep.

Dipost tahun kemarin di KBR68H, AsiaCalling, Jakarta Post dan JakartaGlobe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: