Evaluasi Keamanan dan Kebijakan di Bumi Cendrawasih!

Jelang hari kemerdekaan, tanah Papua kembali diterjang prahara. Kontak senjata terjadi di sekitar jalan trans kabupaten perbatasan antara Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai, tepatnya di Distrik Maddi. TNI/Polri klaim kejadian itu dilakukan kelompok separatis TPN/OPM, kendati tak punya bukti untuk menyimpulkan.

Tanah Papua selalu hangat dengan darah yang mengalir dari warganya. Hitam, terserap pada retakan rasa kemanusiaan yang terabaikan oleh pemerintah. Dari dulu, hingga sekarang konflik berdarah di Bumi Cendrawasih tak kunjung selesai. Ada apa?

Sejumlah kalangan pro demokrasi dan HAM menilai konflik di Tanah Papua dirancang sedemikian cantik, tanpa pelaku dengan banyak korban jiwa. Lihat saja kejadian bentrok antar warga karena persoalan pemilukada, penyiksaan warga dan penembakan terhadap pekerja tambang emas terbesar di dunia, Freeport.

Kejadian baru-baru ini, berupa kontak senjata antara TNI/Polri dengan kelompok tak dikenal menjadi perhatian dunia. Kontak senjata terjadi jelang perayaan kemerdekaan RI ke 66. Dewan Adat di Paniai, Papua menilai kejadian tersebut
sudah direncanakan untuk mencari perhatian pemerintah pusat. Pasalnya, makin sering wilayah berkonflik, maka makin getol dipasok tentara. Daerah konflik mendesak untuk dijadikan operasi militer.

Penambahan jumlah aparat keamanan, tak membuat warga merasa aman. Justru sebaliknya, makin mencekam. Warga tak mau Paniai menjadi wilayah operasi militer seperti yang pernah terjadi 1982. Kala itu, ditemukan pelbagai macam pelanggaran HAM ringan hingga pencabutan hak hidup warga oleh tentara.

Mereka yang hidup di Bumi Cendrawasih sudah muak dengan kekerasan. Tapi sampai sekarang pemerintah pusat belum juga mencarikan solusi agar Papua bebas dari konflik. Solusi itu selalu melalui pendekatan militer. Pasalnya, pemerintah atau pun TNI kerap menunjuk TPN/OPM sebagai kelompok yang berperan pada segala perstiwa berdarah yang terjadi di Papua. Setelah itu diselesaikan dengan penambahan aparat keamanan.

Belum lama ini para pendukung demokrasi di Papua mengadakan pertemuan dengan parlemen Inggris. Ini merupakan cermin ketidakpercayaan warga Papua terhadap pemerintah. Alhasil, mereka dapat dukungan untuk melaksanakan referendum. Tapi referendum itu tak ada wujudnya sampai sekarang. Sementara, Tanah Papua terus diterjang prahara.

Bicara soal nasionalisme, semua orang tak akan mau Tanah Papua lepas dari NKRI. Akan tetapi, bicara soal demokratisasi dan HAM warga Papua berhak untuk mandiri.

Di sinilah, urgensi untuk mencari jalan keluar untuk Papua. Bila sebelumnya Otonomi Khusus digadang-gadang bisa menggerakkan kesejahteraan warga Papua, itu belum terbukti.

Pemerintah pusat tak lagi bisa tutup mata atas konflik di Papua. Dialog evaluasi sistem keamanan dan kebijakan menjadi utama, sebelum Papua lepaskan NKRI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: