GKI Taman Yasmin : Bukti Kegagalan Menag Suryadharma Ali

Menteri Agama, Suryadharma Ali, di gedung DPR RI kemaren lusa, menyatakan kisruh GKI Taman Yasmin adalah konflik hukum yang harus diselesaikan secara hukum, bukan dengan mengadu kesana-kemari, ujung-ujungnya yang diharapkan hanya pemberitaan, bukan penyelesaian.
 
Pernyataan menteri agama Suryadharma Ali yang menuduh GKI Taman Yasmin mencari popularitas pemberitaan sangatlah konyol dan ini memperlihatkan merupakan ketidakbecusan Suryadharma Ali dalam mencari solusi bagi berlarut-larutnya kisruh hak beribadah jemaat GKI Taman Yasmin. Padahal pada kesempatan lain dalam pertemuan jemaat GKI Taman Yasmin dengan menteri agama Suryadharma Ali, dia berjanji akan menyelesaikan kasus GKI Taman Yasmin dan menjanjikan pula jemaat untuk dapat melaksanakan ibadah Natal di gedung dimana GKI Taman Yamin berada.
 
Suryadharma Ali berlagak pilon dan menutup mata bahwa kasus GKI Yasmin sesungguhnya secara hukum telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung. Yang mana keputusan itu diperkuat lagi dengan rekomendasi dari Ombudsman.
 
Karenanya bagaimana mungkin sebuah keputusan hukum dari institusi hukum tertinggi di negeri ini bisa dimentahkan dan dipandang sepele oleh sebuah pemerintahan lokal yang notabene adalah administrasi di tingkat lebih rendah. Apakah Indonesia adalah negara hukum atau bukan? Apakah kota Bogor adalah bagian terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?
 
Sikap konyol dan cara pandang yang diperlihatkan menteri agama Suryadharma Ali dalam melihat permasalahan GKI Taman Yasmin, menunjukan sikap keberpihakan dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok intoleran yang selama ini telah menganggu kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya di kota Bogor.
 
Setara Institute mengecam pernyataan menteri agama Suyadharma Ali yang telah memperkeruh upaya penyelesaian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap hak beribadah jemaat GKI Taman Yasmin, apalagi pernyataan tersebut memutarbalik fakta sesungguhnya, seakan-akan proses hukum belum selesai.

Setara institute meminta DPR komisi VIII sebagai mitra dan pengawas terhadap kementerian agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran dan fungsi kementeriaan agama dan mengeluarkan sikap politik terhadap posisi Suryadharma Ali sebagai menteri agama yang telah gagal membina kerukunan beragama dalam menyelesaikan pendirian rumah ibadah GKI Taman Yamin.
 
Setara Institute juga menyesalkan pembatalan yang berulang kali yang dilakukan pemerintah terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pertemuan gabungan komisi DPR RI bersama instansi terkait, ini merupakan sikap tidak adanya itikat baik dan pembiaran berlarut-larutnya persoalan GKI Taman Yasmin.
 
Apa yang terjadi dalam kasus GKI Yasmin sekarang ini sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara, bukan saja dalam bentuk pembiaran tetapi pemerintah sudah menjadi pelaku aktif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: