Sang Penari Menggugat Presiden

KBR68H – Nani Nurani Affandi, penari Istana Negara era orde lama menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun lalu Ibu Nani menceritakan pada KBR68H soal hidupnya yang terlunta-lunta selama 40 tahun. Direnggut hak-haknya karena dituduh sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia dipenjara 7 tahun, tanpa proses pengadilan. Reporter KBR68H Muhammad Irham kembali menemui Ibu Nani, merekam upayanya berjuang untuk mengembalikan hak-haknya dan menyeret Presiden SBY selaku kepala negara ke pengadilan.

Menanti Rehabilitasi

“Berani karena benar. Karena saya tahu saya benar, ya saya harus gugat. Ya, saya harus berani demi kebenaran.”

Itulah kata-kata yang pertama dilontarkan Nani Nurani Affandi saat KBR68H temui di rumahnya di kawasan Plumpang, Jakarta Utara. Dua bulan lagi usianya 71 tahun. Rambutnya bergelombang keperakan. Kaca mata tebal menghiasi wajahnya.

Ayahnya Raden Bay Affandi, seorang perintis kemerdekaan dan veteran, juga seniman Cianjuran di masa lalu. Ibunya Raden Yoyo Hadijah, keturunan ningrat.

“Nah, saya sendiri memang sempat menjadi penyanyi, dan penari di Cipanas di saat Bung Karno menjadi presiden di Indonesia.”

Nani pun menyanyikan sebuah lagu Sunda berjudul Degung Langensari. Ini salah satu lagu kegemaran Bung Karno.

“Bung Karno selalu minta lagu itu. Katanya, beliau itu suka nonton cerita lutung kasarung. Di saat Guru Minda, dia harus turun ke dunia, dia dijadikan lutung. Nah, Sunan Amoi, bidadari itu, menangis melihat putranya begitu tampan, kok jadi lutung. Nah, si lutung juga menangis, dia harus begitu. Untuk mencari Dewi Purbasari. Sebenarnya, kalau kita lihat itu sudah menjadi prinsip bahwa, ingin mendapatkan sesuatu harus melalui perjuangan.”

Pagi itu Nani sudah siap-siap akan berangkat ke pengadilan. Ia membawa segala berkas, surat putusan hukum, dari pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Surat dari Mahkamah Agung itu adalah putusan banding atas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Pada 2008, MA memenangkan gugatan Nani Nurani terkait Kartu Tanda Penduduk non-tahanan politik yang tak kunjung dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta.

“Terus bawa makanan, karena hakim itu selalu datangnya telat. Ya, ini bawa vitamin juga. Jadi, Jumat lalu, Ibu ke dokter, ternyata, dokter UGD tak berani beri obat. Jadi, memang sudah sebulan lalu, di empedu ibu itu sudah ada batu. Kemarin sih sebenarnya dokter bilang, bu pikir-pikir dong untuk operasi. Ibu tetap nggak, masih belom berpikir untuk operasi. Pakai obat ajah”, lanjut Nani.

Pagi itu, ia menggunakan kain batik, dengan kemeja putih. Semua barang-barang yang akan dibawa ke pengadilan, masuk ke dalam tas kulitnya. Nani menghitung nilai ganti rugi yang akan ia tuntut.

“Ganti rugi, karena Ibu dipecat. Sementara gaji ibu waktu dipecat itu, Rp 7400, berarti dengan harga emas Rp 200, berarti 37 gram emas. Dikali 41 tahun, sampai hari ini, jadi 41 kali 37 kali Rp 400 ribu, kan harga emas, kali 12 bulan. Ketemulah Rp 7 miliar sekian.”

Taksi tiba, jendela rumah dirapatkan. Nani Nurani segera meluncur dari kawasan Plumpang, Jakarta Utara menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setibanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perempuan usia senja itu melangkah mantap. Naik tangga, menuju ruang sidang di lantai 2. Masih pukul 09.00 pagi, ruang pengadilan masih sepii.

Di atas kursi kayu panjang, tempat menunggu sidang, Nani bercerita soal kehidupan masa lalunya di Istana.

“Jadi, kalau saya diminta nyanyi itu, seluruh tamu itu sudah selesai makan. Tamu agung juga selesai makan, semua duduk tertib, baru Ibu dipanggil. Nani, panggil tuh kecapi suling suruh turun. Kecapi suling suruh turun, ibu nyanyi. Tapi biasanya nyanyi satu dua lagu, langsung diajak nari. Dan, biasanya kalau kita kerja kan nggak bawa selendang. Terus ambil selendang Bu Hartini, kita menari satu selendang.”

Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru menyeretnya ke balik jeruji besi. Ingatannya masih segar, seakan baru terjadi kemarin sore.

“Saya ditangkap 23 Desember 1968. Sedang tidur nyenyak, artinya itu sedang di rumah. Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya sejak terjadi G30S, itu sudah heboh. Rumah ibu digeledah, ada pencukil mata, ada senjata. Karena saya pulang ke Jakarta tak ada apa-apa, dituduhnya saya digundulin, ditelanjangin, ditangkap, pokoknya yang jelek-jelek itu semua. Fitnah itu sebenarnya tidak ada. Bahkan, nyanyi Ahmad Yani meninggal, katanya saya yang nyanyi di Lubang Buaya. Padahal Lubang Buaya aja saya tidak tahu.”

Ceritanya terpotong, saat seorang anak muda dengan peluh di wajah datang tergopoh-gopoh menghampiri. Alex Argo Hernowo, pendamping hukum Nani Nurani dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Kata Alex, sejak gugatan dilayangkan 20 November lalu, sudah dua kali pihak Presiden Yudhoyono tak hadir di persidangan.

“Pemerintah mengabaikan dengan ketidakhadiran mereka. Tidak ada itikad baik untuk memberikan rehabilitasi kepada Bu Nani. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu pelanggaran HAM, diskriminasi, stigma. Dampak penangkapan sewenang-wenang tersebut, tanpa dasar, dan tanpa proses tersebut, akhirnya menjadi stigma pada Bu Nani, dianggap sebagai PKI. Padahal, pada saat penangkapan dan penahanan, Bu Nani jelas-jelas tidak terbukti sebagai anggota PKI.”

Selain LBH Masyarakat, ada sejumlah lembaga hukum yang ikut mendampingi Sang Penari. Di antaranya Elsam, LBH Jakarta, YLBHI, dan Taufik Basari Assosiate. Nani tak membayar mereka, justru sebaliknya. Nur Anisa Risky, salah satu pendamping hukum.

“Bahkan, sebelumnya, untuk mendaftarkan gugatan pertengahan November lalu, itu kita patungan. Dari beberapa lembaga, untuk mendaftarkan. Jumlahnya, Rp 700 ribu. Tiap lembaga itu, patungan sekitar Rp 165 ribu per lembaga.”

Setelah menunggu hampir 4 jam, sidang ketiga gugatan Sang Penari dimulai. Para hakim masuk ruang persidangan.

Lagi-lagi, pihak Presiden Yudhoyono tak hadir. Majelis Hakim Amin Ismanto, Sapawi dan Purnomo Edi Santosa yang datang terlambat, memutuskan sidang tetap dilanjutkan. Tapi hanya 1 menit.

Nani Nurani melangkah keluar ruang sidang sambil tersenyum.

“Kenapa mesti sebel? Kalau sebel rugi malah. Ibu sudah nggak mau sebel lagi. Nggak mau marah lagi, enjoy my life. Sisa hidup dinikmati saja.”

Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nani menuju ke Perpustakaan Nasional. Ada acara catatan akhir tahun penegakkan HAM di sana.

Sepanjang perjalanan, ia mengungkit kembali soal sidang tadi. Hakim yang terlambat bisa membuat orang-orang berbuat curang untuk mendapatkan hasil putusan sidang.

“Jadi, Ibu nggak kaget kalau ada orang putus asa dan melakukan jalan pintas. Dengan cara duit dan segala macam. Karena memang pemerintah seperti itu caranya menghadapi rakyat. Jadi, kalau ketemu orang yang nggak sabaran, ya mereka, melangkah sesat. Kalau ibu sih nggak. Saya tetap di jalan lurus, saya tidak akan jadi orang sesat”, ujarnya sambil tertawa.

Di Perpustakaan Nasional teman-teman senasib sudah menanti, sesama korban pelanggaran HAM, berbagi cerita.

Nostalgia Sesama Korban HAM

Korban pelanggaran HAM berkumpul di acara catatan akhir tahun penegakkan HAM di Perpustakaan Nasional.

Di antara mereka, Nani Nurani, Utati dan Mujiyanti berkumpul di satu meja. Mereka, ditahan tanpa proses pengadilan di awal era Orde Baru. Nostalgia berputar di saat mereka bertemu kali pertama di penjara politik perempuan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Utati kenal dengan Nani Nurani di penjara, lantaran sama-sama pecinta kesenian.

“Kalau dengan bu Nani, itu dekat sekali. Saya kenal dengan Bu Nani, karena masing-masing suka nari dan nyanyi. Kami itu kamar selalu dipindah-pindah, tidak tetap kamar itu. Jadi kamar bu Nani di sini-kamar saya di sini. Jadi berhadap-hadapan. Nah, dengan sendirinya, kalau kita ngepel, lihat lama-lama bisa komunikasinya lebih sering. Saya kan orangnya gatel. Kalau ada orang suka seni, saya tanya. Seni mana saja tidak saya tampik. Sering nanya tari Sunda, kalau Anda bagaimana. Kan saling mencocokan, kalau seni Sunda begini, kan juga banyak persamaannya.”

Utati dipenjara selama 11 tahun dengan tuduhan sebagai kader PKI. Padahal, ia hanya ingin mengaktualisasikan diri lewat kesenian; menyanyi dan menari lagu tradisional.

“Saya juga nggak tahu persis waktu itu tuduhannya apa. Tahu-tahu ada militer menangkap, karena ada teman yang menyebut nama saya. Ya, itu zaman organisasi, Pemuda Rakyat. Namun, saya suka nari dan nyanyi dari kecil, ada alat musik apa saja, ya saya itu suling bambu, saron.”

Sementara, perkenalan dengan Mujiyati di penjara, saat Nani sedang bernyanyi sendirian.

“Dia waktu itu nyanyi sendiri. Hahaha. Terus kita dengerin, terus kenal. Kalau saya yang muda saat itu, di bawahnya bu Nani dan Tati. Apalagi saya ndak ikut nyanyi. Jadi, saya cuma dengar. Lama-lama, saya ikutlah nyanyi.”

Mujiyati juga dituduh sebagai kader PKI lantaran bernyanyi paduan suara saat perayaan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 1965. Nenek, satu cucu itu dipenjara selama 14 tahun… tak pernah mengerti politik sebelumnya.

“Waktu itu saya masih ABG. Ikut paduan suara saat 17 Agustus di lingkungan RT. Lingkungan RT sendiri. Bukan panitia, jadi seperti anak-anak RT sekarang mengadakan, karang taruna itu. Lah, saya diajak ikut-ikut nyanyi, gitu aja. Cuma begitu.”

Para penyanyi dan penari, di dalam penjara, tetap berkarya.

“Diiringi senyum dan lambaian tangan, kawan. Kulangkahkan kakiku. Kutinggalkan deretan terali besi. Sekian lama, kita bersama, suka duka kita alami. Kini, selamat tinggal, kawan. Entah kemana, daku pergi, relakan, relakan. Demi satu cita, kita pasti berjumpa, di alam bebas merdeka.”

Lirik lagu berjudul Relakan diciptakan oleh Yami, salah seorang kawan Nani, Utati dan Mujiyati saat di penjara Bukit Duri. Namun, belakangan mereka tak bisa lagi berkomunikasi dengan Yami. Salah satu ponakan Yami mengirim pesan singkat pada Utati.

“Dengan hormat saya sampaikan kepada ibu, untuk tidak lagi menghubungi Bu Yami, dalam bentuk apa pun, dalam pertemanan atau silahturahmi. Karena mulai saat ini, saya yang akan melindungi dan memilih teman untuk Bu Yami. Terima kasih. Ini dari keponakannya Bu Yami.”

Mereka yang dipenjara tanpa alasan selama bertahun-tahun oleh rejim Orde Baru, masih menuntut keadilan. Sementara, proses gugatan Nani Nurani dijawab Sekretaris Kabinet, Dipo Alam dengan enteng.

“Masak itu harus presiden melulu. Itu cukup ke MA atau kemanalah. Itu kan masalah pengadilan, presiden nggak turut campurlah. Ya.”

“Maka, ibu selalu bilang. Ibu tak mau mati, sebelum kasus ibu beres. Kemarin saya bilang ke pengacara-pengacara, tolong ya, sebelum Ibu mati, ingin kasus selesai dulu. Jangan sampai noda ini dibawa mati. Semoga Allah mengizinkan”, tutup Nani Nurani, Sang Penari yang menggugat presiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: