Keputusan Paripurna DPR Soal Subsidi BBM Melanggar Konstitusi

Opsi yang ditawarkan oleh Ketua DPR sudah menggiring DPR pada pelanggaran terhadap UU dan UUD 45 Alasannya :

1. Pasal 7 ayat 6 yang berisi ” Harga Jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan” SUDAH MENJADI UU artinya TIDAK BOLEH DI VOTING LAGI. Pemaksaan OPSI tersebut artinya DPR MELANGGAR UU

2. Tambahan pasal 6A: “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15% pemerintah boleh menaikan harga BBM enam bulan ke depan. ARTINYA, harga BBM TIDAK BOLEH DISERAHKAN PADA MEKANISME PASAR berdasasrkan keputusan MK terhadap pasal 28 UU Migas. Artinya, dengan opsi tersebut DPR MELANGGAR KONSTITUSI UUD’45

3. Keputusan yang diambil Koalisi (minus PKS) TETAP MENYETUJUI KENAIKAN HARGA BBM PADA ENAM BULAN ke depan (kira-kira bulan September)

4. Keputusan tersebut JELAS AKAN MEMICU KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK!

5. Partai Koalisi (minus PKS) telah menyepakati keberadaan BLSM yang tertera pada pasal 15 A (pasal tambahan) TANPA MELALUI MEKANISME KEPUTUSAN PARIPURNA!

Kesimpulan :

Jadi, dengan Keputusan sidang paripurna DPR-RI pada hari Sabtu, 31 maret 2012 memperlihatkan:

1. Menyepakati. Kenaikan harga BBM
2. Cacat Prosedural
3) Melanggar Undang-undang
4) Melanggar Konstitusi(UUD 1945) karena melawan keputusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 31 Maret 2012
Salam Juang

Rieke Diah Pitaloka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: