Perempuan dan Buku itu Dibenci FPI

KBR68H – Front Pembela Islam FPI kembali bertingkah. Kali ini penulis asal Kanada, Irshad Manji yang dijadikan target penyerangan. Rangkaian kegiatan bedah buku teranyarnya berjudul “Allah, Liberty and Love” diserbu FPI dengan alasan penyebaran paham lesbian. Padahal, isi bukunya tak seperti itu. Sekali lagi, negara dalam hal ini polisi justru menjadi bemper FPI. Sebelum penyerbuan di Teater Salihara akhir pekan lalu itu, pemerintah mengeluarkan aturan tentang ormas. Apakah aturan tersebut mampu menyentuh FPI atas berbagai tindakan intoleransi selama ini? Termasuk terhadap rangkaian diskusi buku Irshad Manji? Berikut laporan Reporter KBR68H Muhammad Irham yang mengikuti salah satu kegiatan bedah buku Irshad Manji.

Diskusi Irshad Manji Diteror FPI

Jelang malam di kawasan perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Persisnya di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, akan digelar diskusi bedah buku Irshad Manji, penulis asal Kanada yang bukunya berjudul “Allah, Liberty and Love”. Buku ini mengulas soal Islam dari persfektif gender.

Langit di kawasan ini mulai mendung, dan sejumlah personil Banser Nadhlatul Ulama, salah satu Ormas Islam sudah berjaga-jaga di sejumlah titik di kawasan ini. Mereka hadir untuk mencegah aksi atau mengantisipasi aksi penyerbuan ormas radikal FPI. Pada malam sebelumnya, di Teater Salihara, pada acara yang sama, acara tersebut dibubarkan paksa oleh Ormas FPI, karena buku ini dianggap bentuk legalisasi lesbian.

Halaman sekretariat AJI Jakarta Sabtu lalu dipadati kendaraan parkir. Para peserta diskusi mulai berdatangan. Saat itu hujan.

Di dalam sekretariat, Irshad Manji dikerubungi pekerja media yang hendak mencari informasi soal pembubaran diskusi bukunya di teater Salihara, Jakarta Selatan. Pembubaran itu terjadi sehari sebelumnya.

Tapi Dian, panitia acara diskusi saat itu tampak gusar, ingin acara lekas dimulai.

Irshad Manji tampak santai dengan kaos lengan panjang, rok mini, legging dan sepatu boot hitam. Perempuan berambut hitam pendek ini mengomentari aksi ormas intoleran yang menolak rangkaian acara bedah bukunya di Indonesia. Sejak di Solo, Jawa Tengah hingga di Teater Salihara, Jakarta Selatan.

“Saya tidak yakin. Apakah saya bisa mengatakan apakah ini benar atau tidak. Tentu saja saya tak akan menghakimi negara dengan mayoritas muslim. Salah satunya adalah apa yang terjadi malam tadi. Tentu saja tidak. Tapi saya akan mengatakan pada Anda, ada seseorang dekat dengan saya, sebelum apa yang terjadi di Salihara, setelah pembatalan acara di Solo. Dia mengatakan, Irshad tolong jangan takut dengan Indonesia, Solo itu unik. Kita tak akan menemukan kota seperti ini di negara lain. Dan saya katakan, baiklah. Tak masalah. Saya ke Indonesia karena saya meyakini orang-orang Indonesia tertarik, dan ingin tahu tentang sudut pandang yang berbeda tentang agama.”

Puluhan personil Banser NU masih berjaga-jaga di seputar sekretariat AJI Jakarta. Di bawah petir dan tumpahan air hujan yang menggenangi jalan, mereka menghadang serbuan ratusan anggota FPI. Banser NU inilah yang kerap pasang badan menahan aksi ormas radikal terhadap kegiatan keberagaman agama.

Massa FPI berhasil ditahan pasukan Banser NU sekitar 300 meter dari sekretariat AJI Jakarta. Wakil Komandan Banser NU DKI Jakarta Abdul Mufit mengatakan, massa FPI membubarkan diri setelah diberikan pemahaman, penyelenggaraan acara tak bertentangan dengan filosofi negara, Pancasila.

“Kalau berseberangan nggak. Masalahnya, untuk menyikapi ini, ya acara ini sesuai dengan koridor agama, sesuai dengan koridor Pancasila itu pasti kita mendukung. Tapi kalau sudah menyimpang, tentu kita tidak akan mendukung dan menolak hal yang demikian.”

Meski ratusan massa FPI telah bubar, sekretaris DPD FPI Jakarta, Novel, mendekati sekretariat AJI Jakarta, menyampaikan sikap kepada media.

“Tuntutannya, kami mau yang namanya Irshad Manji angkat kaki dari sini, dari Indonesia, atau berhenti menyebarkan paham sesatnya. Berhenti untuk menyebarkan paham-paham lewat bukunya.”

FPI menuding buku Irshad berisi penyimpangan agama, lanjut Novel.

“Kita di DPP lagi mengkaji bukunya, secara garis besar buku itu penyimpangan. Karena buku yang berjudul “Allah, Liberty and Love”, itu adalah mencintai kebebasan sesama jenis. Ini sangat bertentangan. Membawa nama-nama Allah, ini yang kita keberatan.”

Buku teranyar Irshad Manji sebenarnya tak berisi tentang paham gay atau lesbian. Buku “Allah, Liberty and Love”, berisi tentang kebebasan umat Muslim untuk mempelajari makna dalam Al Quran. Menjawab keresahan umat Muslim dunia, termasuk muslim perempuan.

“Mereka kelompok dengan pandangan fundamental, mereka yang ekstermis, apa pun sebutannya, dan mereka bisa saja mengatakan, ketika perempuan berada di jalanan. Perempuan berada di ruang publik, maka mereka bilang perempuan seperti itu adalah seorang kriminal.”

Diskusi di Sekretariat AJI Jakarta selesai, Irshad Manji meninggalkan tempat dengan dikawal ketat polisi.

Sebenarnya acara diskusi itu dipercepat dari jadwal, lantaran mendapat tekanan dari kepolisian, ujar Ketua AJI Jakarta, Umar Idris.

“Walaupun ini berlangsung sukses, tapi kita tak memungkiri, selama acara pun kita was-was. Polisi kurang bisa menjamin keamanan. Polisi malah meminta acara kita disegerakan. Bahkan sehari sebelumnya, itu mereka minta ini dibatalkan.”

Ini adalah rangkaian ketiga bedah buku Irshad Manji. Sebelumnya, bedah buku digelar di Balai Soedjatmoko, Solo, Jawa Tengah. Batal. Sebabnya, sejumlah ormas intoleran di sana menolak.

Begitu pun di Teater Salihara, Jakarta Selatan, pada Jumat lalu. Massa FPI merangsek masuk ke dalam teater, dan membubarkan diskusi.

Mempertanyakan Sikap Polisi

Atas tekanan itu, diskusi dan peluncuran buku “Allah, Liberty and Love” di Teater Salihara dibubarkan paksa Kepala Polsek Pasar Minggu, Adri Desas Puryanto. Alasannya, diskusi ini tak punya ijin dari polisi.

“Selain warga setempat di sini, keberatan atas acara ini (juga datang dari –red) ormas-ormas pun demikian. Apakah saya tak boleh menyampaikan himbauan ini? Kedua, ormas di sini, ada FBR, Forkabi, ada FPI. Ini keberatan juga.”

Aksi penyerangan FPI terhadap diskusi buku Irshad Manji terus menambah panjang daftar intoleransi ormas itu. Sepanjang dua bulan terakhir, KBR68H mencatat, sedikitnya 4 aksi radikal FPI lainnya terindikasi pidana. Di antaranya, pengrusakan Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Batam, Kepulauan Riau.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini keluar beberapa hari sebelum pengusiran Irshad Manji di Solo dan Salihara. Peraturan ini mulai menguat sebagai wacana sejak Aksi Indonesia Tanpa FPI Februari lalu. Apakah peraturan ini sengaja dikeluarkan untuk pembekuan ormas FPI?

Irshad Manji menyempatkan ucap cinta pada puluhan anggota ormas radikal yang membubarkan paksa diskusi bukunya; “Allah, Liberty and Love” di teater Salihara, Jakarta Selatan. Dia hanya mengingatkan, pembubaran paksa ini akan menjadi perhatian internasional.

Persoalannya, bukan hanya pada tindakan intimidatif FPI, melainkan polisi yang berpihak pada pelaku intoleransi. Makanya, juru bicara komunitas Salihara, Sitok Srengenge meminta Kapolsek Pasar Minggu, Adri Desas Puryanto dicopot.

“Sebagai wakil dari Komunitas Salihara, menghimbau aparat kepolisian dalam hal ini Kapolri untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kepemimpinan dan cara kerja kepolisian, sehingga fungsi kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat terjadi. Saya mendesak agar pemerintah benar-benar melakukan evaluasi dan sanksi kepada Kapolsek Pasar Minggu.”

Aturan tentang Ormas

Beberapa hari sebelum peristiwa Salihara, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi, aturan ini belum bisa membekukan ormas radikal semacam FPI, jelas Pejabat Kemendagri Bahtiar.

“SKT ini tak berfungsi sebagai izin operasional bagi ormas untuk melakukan tindakan apa saja di ruang publik. Tindakan ormas di ruang publik tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tergantung, dari tindakan apa yang dilakukan di ruang publik. Misalnya, ketika berunjuk rasa, kan ada aturan yang mengatur soal berunjuk rasa. Terus soal lingkungan hidup, kan ada aturan tentang lingkungan hidup.”

Peraturan Menteri itu hanya mengatur Surat Keterangan Terdaftar ormas di catatan administrasi pemerintah.

Menurut Bahtiar, untuk mengatur tindakan ormas di ruang publik perlu aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Sejak 2000 RUU ini masih digodok di DPR, belum disahkan sampai sekarang karena mendapat pertentangan dari masyarakat.

Salah satunya, peneliti Setara Institute, Ismail Hasani yang menyatakan tak perlu UU itu disahkan. Pasalnya, RUU Ormas bisa menjadi bola liar pemberangus ormas atau lembaga swadaya masyarakat yang tak disukai pemerintah.

“Tapi juga harus dipastikan bahwa pengaturan ini tidak kemudian menjadi alat represi baru terhadap organisasi-organisasi yang tumbuh pesat pasca reformasi. Karena prinsip dalam hak asasi manusia, bahwa kebebasan berserikat sebagai hak sipil, itu adalah negatif right. Artinya, tugas negara bukan mengatur atau mendekat dengan hak-hak ini. Akan tetapi, semakin jauh negara dalam pengaturan ini, maka itu semakin bagus dalam hak asasi manusia.”

Ismail Hasani menambahkan, untuk mencegah aksi kekerasan ormas radikal terus berulang, adalah dengan efek jera. Dan itu lewat hukuman berat.

“Baik permen 33, RUU Ormas, tidak akan memberikan harapan lebih, pada soal penindakan, sejauh aparat penegak hukum kita tidak melakukan tindakan. KUHP itu sudah sangat mencukupi. Tapi persoalannya, orang lain masuk ke pekarangan orang lain, tak ditindak. Kasus terakhir itu pembubaran diskusi di Salihara, ketika mereka masuk pekarangan tanpa izin, juga merusak pagar, harusnya polisi betindak. Tapi posisi polisi selalu tidak pada tempatnya.”

Peran Media

Aturan hukum sudah tak bisa dipercaya, apalagi aparat kepolisian yang lemah menindak aksi-aksi intimidatif FPI. Harapan ditujukan pada pekerja media, untuk menyebar informasi supaya masyarakat luas mengerti baik-buruk dan benar-salah dalam persoalan agama di tanah air.

Dalam diskusi di AJI Jakarta, Dosen Universitas Paramadina, Novriantoni Kahar bersama Irhad Manji sepakat, pekerja media punya peran penting dalam mengangkat isu agama.

“Bagi saya, pemihakan jurnalis adalah pemihakan nilai-nilai kemanusiaan. Mau agamanya apa saja, kalau dia menghancurkan rumah orang, menghancurkan sekolah orang, menghancurkan masjid orang. Yang dibangun dengan susah payah dengan keringat dan air mata, kemudian dihancurkan begitu saja, tak ada pembelaan dari negara, jurnalis harus membela.”

Novrianto meyakini, mereka yang sadar akan anugerah keberagaman akan tetap bertahan dan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan.

“We shall not, we shall not be moved… we shall not, we shall not be moved!”

Lirik lagu perjuangan dikumandangkan peserta diskusi buku Irshad Manji di Salihara. Nyanyian pantang menyerah memperjuangkan toleransi di negeri ini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: